Kapolri: Kita Akan Berupaya Tegakkan Hukum yang Tepat Sasaran, dan Tidak Berdampak ke Masyarakat Lain
JAYAPURA- Kendati sudah banyak prajurit baik TNI dan Polri berguguran ditembak KKB, namun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tetap melakukan pendekatan yang humanis dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tanah Papua.
Hal itu menjadi kebijakan umum TNI yakni mendukung progam pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan di Tanah Papua.
“Inilah tujuan kami (Panglima TNI dan Kapolri) berkunjung ke Papua, selain memberi arahan saya juga ingin mendengar asporasi prajurit, serta ingin melihat apa yang harus kami kerjakan ke depan dalam mendukung pembangunan di Tanah Papua,” ungkapnya saat berkunjung ke Papua, Senin (9/1) kemarin.
Laksamana Yudo Margono menyebut untuk mejamin keamanan di Papua tidak hanya dari Pihak TNI/Polri, tapi hal ini juga tentunya butuh dukungan semua pihak, sehingga situasi Kamtibmas dapat terkendali.
“Tentu kami sangat mengharapkan agar adanya dukungan dari masyarakat, terutama menjaga situasi Kamtibmas di Papua.
Sementara program teritorial akan tetap dilaksanakan. Dimana menurut dia progam ini tidak bisa dihilangkan karena memiki fungsi pembinaan teritorial kepada masyarakat.
Terkait keberadaan Satgas di Papua yang begitu banyak dikatakan akan menjadi bahan evaluasi, sebab jika dilihat dari tindakan kejahatan yang cukup tinggi, tentu membutuhkan jumlah prajurit yang cukup banyak. Sementara kejahatan yang dilakukan KKB terus meningkat.
“Kita evaluasi juga (satgas) mulai dari tugas-tugasnya dan penempatan prajurit. Nantinya kita akan atur kembali itu,” kata dia.
Mantan KASAL itu juga menjelaskan program pembinaan teritorial (binter) akan terus dilaksanakan di Papua. Sebab menurut dia program ini sangat dibutuhkan masyarakat, dan menjadi salah satu kegiatan untuk menangkal aksi-aksi kelompok berseberangan.
“Tentunya program ini tidak bisa kita hilangkan, karena kita memiliki fungsi binter kepada masyarakat Program binter bagi anak-anak yang ingin bersekolah, warga yang butuh keamanan dan kenyamanan, dan ketahanan pangan di daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mengatakan upaya yang digunakan untuk menghadap KKB tentunya menggunakan pendekatan humanis, namun penegakan hukum harus tegas dan terukur, sebab penegakan yang dilakukan aparat keamanan kerap berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kita akan terus lakukan berbagai macam upaya untuk menghadapi saudara kita yang berbeda pandangan, karena langkah yang mereka lakukan ini menjadi kendala dalam proses pembangunan di Papua. Tentunya kita tetap melakukan langkah langkah penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur,” tegasnya.
Kapolri mengaku terus berkomunikasi dengan Komnas HAM di pusat maupun di Papua. Ini untuk memastikan bahwa langkah yang yang dilakukan jajajarnya sudah proporsional.
“Kita berusaha tindakan penegakan hukum yang kita lakukan ke depannya juga tepat sasaran, dan tidak berdampak ke masyarakat yang bukan bagian dari KKB,” kata Listyo. (rel/wen)
