Ia juga mempertanyakan klaim kemenangan yang telah disampaikan pihak MARI-Yo. Menurutnya, jika memang mereka sudah merasa menang, maka tidak seharusnya menggunakan cara-cara kotor seperti mengintervensi proses rekapitulasi C1 di tingkat distrik.
“Kenapa masih main curang kalau sudah merasa menang. Ini suara rakyat, jangan dikorbankan demi keserakahan. Biarkan proses berjalan jujur dan terbuka,” ujarnya. Ia juga mengingatkan penyelenggara pemilu untuk tidak mengulangi kesalahan seperti pada Pilkada sebelumnya, dimana terjadi penggelembungan suara di Kota Jayapura.
“Saya tidak akan tinggal diam jika kecurangan ini kembali terjadi, baik di Kota Jayapura maupun di delapan kabupaten lainnya. Ini soal suara rakyat, dan harus kita jaga bersama,” katanya.
BTM turut menyinggung isu intervensi pemerintah pusat dalam PSU Papua. Ia menilai, jika benar terjadi, maka hal tersebut sangat tidak bijak dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Apalagi sempat muncul narasi soal kepentingan pemerintah pusat (Jakarta) termasuk lahirnya istilah partai coklat lalu.
“Kalau memang pusat yang mau tentukan, kenapa harus ada Pemilu. Langsung tunjuk saja orang untuk pimpin Papua. Jangan permainkan demokrasi. Ini bukan soal BTM-CK, ini soal perjuangan dan pengorbanan rakyat yang sudah menitipkan suaranya,” tegasnya.
Selain itu, BTM juga memperingatkan kepala-kepala daerah agar tidak menggunakan kewenangannya untuk mengintervensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, tindakan seperti itu justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan Papua ke depan.
“APBD sudah dikorbankan untuk PSU, jangan tambah rusak proses ini dengan intervensi. Biarkan penyelenggara bekerja profesional. Masyarakat Papua hari ini sangat merindukan pemimpin perubahan,” bebernya.
Ia juga mempertanyakan klaim kemenangan yang telah disampaikan pihak MARI-Yo. Menurutnya, jika memang mereka sudah merasa menang, maka tidak seharusnya menggunakan cara-cara kotor seperti mengintervensi proses rekapitulasi C1 di tingkat distrik.
“Kenapa masih main curang kalau sudah merasa menang. Ini suara rakyat, jangan dikorbankan demi keserakahan. Biarkan proses berjalan jujur dan terbuka,” ujarnya. Ia juga mengingatkan penyelenggara pemilu untuk tidak mengulangi kesalahan seperti pada Pilkada sebelumnya, dimana terjadi penggelembungan suara di Kota Jayapura.
“Saya tidak akan tinggal diam jika kecurangan ini kembali terjadi, baik di Kota Jayapura maupun di delapan kabupaten lainnya. Ini soal suara rakyat, dan harus kita jaga bersama,” katanya.
BTM turut menyinggung isu intervensi pemerintah pusat dalam PSU Papua. Ia menilai, jika benar terjadi, maka hal tersebut sangat tidak bijak dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Apalagi sempat muncul narasi soal kepentingan pemerintah pusat (Jakarta) termasuk lahirnya istilah partai coklat lalu.
“Kalau memang pusat yang mau tentukan, kenapa harus ada Pemilu. Langsung tunjuk saja orang untuk pimpin Papua. Jangan permainkan demokrasi. Ini bukan soal BTM-CK, ini soal perjuangan dan pengorbanan rakyat yang sudah menitipkan suaranya,” tegasnya.
Selain itu, BTM juga memperingatkan kepala-kepala daerah agar tidak menggunakan kewenangannya untuk mengintervensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, tindakan seperti itu justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan Papua ke depan.
“APBD sudah dikorbankan untuk PSU, jangan tambah rusak proses ini dengan intervensi. Biarkan penyelenggara bekerja profesional. Masyarakat Papua hari ini sangat merindukan pemimpin perubahan,” bebernya.
