Kemampuan Fiskal Saat Ini Dalam Tekanan yang Signifikan.
JAYAPURA-PJ Gubenur Papua, Ramses Limbong mengatakan pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kemampuan fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup signifikan. Adapun itu seperti Pendapatan dari Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer, PAD dan sumber-sumber lainnya mengalami penurunan yang signifikan.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pihaknyapun telah memerintahkan TAPD Provinsi Papua untuk melakukan efisiensi belanja khususnya belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat dan lain-lain. Selanjutnya memfokuskan pada belanja-belanja yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan belanja pada kinerja pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana perwujudan dari Asta Cita RPJM Nasional 2025-2029 yang juga akan menjadi acuan bagi daerah baik Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penyusunan dokumen RPJMD.
“Saya berharap DPR Papua dapat mendorong dan mendukung kebijakan-kebijakan inovatif dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah termasuk optimalisasi pengelolaan aset pemerintah Provinsi,” ujarnya saat sambutan pada Pelantikan Pimpinan Defenitif DPRP, di Gedung DPRP, Selasa (7/12).
Kemampuan Fiskal Saat Ini Dalam Tekanan yang Signifikan.
JAYAPURA-PJ Gubenur Papua, Ramses Limbong mengatakan pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kemampuan fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup signifikan. Adapun itu seperti Pendapatan dari Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer, PAD dan sumber-sumber lainnya mengalami penurunan yang signifikan.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Pihaknyapun telah memerintahkan TAPD Provinsi Papua untuk melakukan efisiensi belanja khususnya belanja perjalanan dinas, belanja makan minum rapat dan lain-lain. Selanjutnya memfokuskan pada belanja-belanja yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memfokuskan belanja pada kinerja pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana perwujudan dari Asta Cita RPJM Nasional 2025-2029 yang juga akan menjadi acuan bagi daerah baik Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penyusunan dokumen RPJMD.
“Saya berharap DPR Papua dapat mendorong dan mendukung kebijakan-kebijakan inovatif dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah termasuk optimalisasi pengelolaan aset pemerintah Provinsi,” ujarnya saat sambutan pada Pelantikan Pimpinan Defenitif DPRP, di Gedung DPRP, Selasa (7/12).
