Sementara terkait rendahnya serapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, Pj Gubernur menyebut beberapa penyebab utama, antara lain keterlambatan proses lelang, lambatnya penetapan pejabat pengelola keuangan, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan anggaran.
Untuk mengatasi hal tersebut, Fatoni mendorong pelaksanaan lelang dimulai sejak kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) disahkan bersama DPRD. “Dengan lelang dini, kita bisa tanda tangan kontrak sejak awal Januari. Ini akan mempercepat pelaksanaan dan realisasi program pembangunan,” terangnya.
Sementara itu, Plt Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia mengungkapkan bahwa alokasi DTI Papua tahun 2026 hanya sebesar Rp176 miliar. Menurutnya, jumlah ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp560 miliar.
“Dari total DTI tersebut, 60 persen dialokasikan untuk pemerintah provinsi dan 40 persen untuk kabupaten/kota, sesuai dengan kesepakatan bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski anggaran mengalami penurunan tajam, pemerintah daerah harus tetap fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Dengan anggaran yang terbatas, pemda kabupaten/kota harus memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
