*Sepanjang 2020, Pengobatan Pasien Sedot Rp 62,6 Triliun
JAKARTA-Akselerasi vaksinasi di berbagai wilayah terus dipercepat. 1Kemarin (7/9) Presiden Joko Widodo kunjungan ke Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jokowi memantau pemberian vaksin di SMK PGRI 2 Ponorogo dan Pondok Pesantren KH Syamsuddin.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyatakan bahwa kemarin secara serentak dilakukan vaksinasi Covid-19 di rumah ibadah. ”Saya sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri,” katanya. Vaksinasi di pondok pesantren, gereja, dan tempat ibadah lainnya dilakukan oleh TNI dan Polri. Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat berkomunikasi via teleconference dengan rumah ibadah serta pesantren yang menyelenggarakan vaksinasi Covid-19.
Jokowi memiliki pesan khusus untuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar vaksin yang sampai di NTB langsung dihabiskan. ”Lalu kejar (minta) lagi ke Kementerian Kesehatan,” perintahnya.
Provinsi NTB memang menjadi prioritas lantaran November nanti ada acara internasional. Selain itu tahun depan akan diselenggarakan MotoGP. Mengingat banyaknya agenda yang akan dilaksanakan, Jokowi ingin vaksinasi gencar dilakukan. ”Tiap provinsi minimal 70 persen harus dicapai akhir tahun ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan jajarannya agar membangun komunikasi yang baik terkait menurunnya kasus Covid-19. Dia khawatir akan terjadi euforia berlebihan jika penurunan kasus ini dianggap sebagai akhir dari Covid-19. ”Masyarakat harus sadar bahwa Covid selalu mengintip. Begitu lengah bisa naik lagi,” ungkapnya.
Jokowi meminta jajarannya untuk tetao melakukan evaluasi secara menyeluruh. Jokowi yakin jika yang dilakukan terus menerus, maka pada akhir bulan ini kasus Covid-19 berada di bawah 100.000 kasus.
Pada kesempatan lain, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Janssen dan Vaksin Convidecia. Vaksin ini digunakan untuk mencegah Covid-19 pada mereka yang berusia di atas 18 tahun dan diberikan hanya sekali dengan dosis 0,5 ml.
Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakn bahwa dalam penerbitan ini selalu berkoordinasi dengan pakar. Terutama terkait pemenuhan standar keamanan, khasiat, dan mutu vaksin. ”Kami melibatkan pakar bidang farmakologi, imunologi, klinisi, apoteker, epidemiologi, virology, dan biomedik,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan data terbaru bahwa resiko kematian lebih tinggi pada pasien COVID-19 yang belum melakukan vaksinasi. Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan, bahwa 94 persen pasien Covid-19 di Indonesia yang meninggal dunia berstatus belum ter vaksin.
“Vaksin tidak hanya untuk mencegah penularan, tetapi juga melindungi kita dari risiko sakit parah, bahkan kematian,” kata Plate kemarin (7/9).
Klaim ini kata Plate berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan tanggal 5 September 2021 bahwa vaksinasi memiliki kaitan erat dengan tingkat keparahan dan kematian akibat COVID-19. Dilaporkan bahwa dari total 135.861 kasus kematian, 94 persen di antaranya belum mendapat vaksinasi.
Politikus partai Nasdem ini menambahkan, bahwa berdasarkan evaluasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, vaksin terbukti mampu menurunkan risiko terinfeksi Covid-19 serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan.
Evaluasi tersebut dilakukan melalui studi terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021.
Pengamatan dilakukan terhadap kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam perawatan, maupun kasus kematian karena Covid-19 pada tiga kelompok tenaga kesehatan, yaitu yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi lengkap (dosis kedua), dan yang belum divaksinasi.
Selain itu, penelitian yang dilakukan King College London di Inggris juga menyatakan bahwa orang yang divaksinasi COVID-19 secara lengkap tidak hanya mengurangi risiko penularan, tetapi juga bisa memperkecil risiko long COVID.
Berdasarkan penelitian ini, dua dosis vaksin COVID-19 juga akan mengurangi gejala kesehatan yang timbul hingga 50 persen saat terjadi infeksi kembali (reinfeksi). Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu dan menyegerakan vaksinasi. “Pemerintah akan terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan mengupayakan 2 juta suntikan per hari,” katanya.
Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah masih berupaya mengejar vaksinasi untuk 208 juta orang atau 77 persen penduduk Indonesia. ’’Semula kita (target, Red) 2021 akhir. Desember, sudah selesai,’’ katanya saat meninjau tempat vaksinasi di kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta kemarin (7/9). Tetapi ternyata di lapangan masih terjadi sejumlah kendala. Diantaranya adalah hambatan geografi.
Banyak vaksinator harus menempuh perjalanan jauh untuk menyuntik vaksin kepada masyarakat. Selain itu medannya juga sulit dijangkau. Tetapi Ma’ruf mengatakan pemerintah terus berupaya mengejar target tersebut. Sehingga bisa secepatnya mengejar herd immunity.
Dalam kesempatan itu Ma’ruf juga menyinggung pemerintah menyiapkan skenario ketika pandemi Covid-19 menjadi endemi. Dia mengatakan pemerintah sudah memiliki prediksi bahwa endemi bisa terwujud ketika sudah ada obat yang manjur atau mujarab.
Dia menegaskan pada saat pandemi berubah menjadi endemi nanti, protokol kesehatan tetap dijaga. Sehingga masyarakat bisa kembali produktif tetapi tetap sehat. Seperti diketahui sejumlah ahli menyampaikan pandemi Covid-19 yang terjadi ejak awal 2020 lalu, diprediksi bakal berubah menjadi endemi. Sehingga mengharuskan masyarakat hidup berdampingan dengan Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari.
Ma’ruf juga menyapaikan ajakan kepada para tokoh dan pemuka gama untuk terus membangkitkan semangat umat. Sehingga bisa menajdi pulih seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Dia mengatakan saat ini tantangan utamanya adalah menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan. Serta mematuhi protokol kesehatan.
Dia juga menjelaskan setelah berkali-kali diterapkan PPKM, sudah ada perkembangan positif penanganan pandemi. Tetapi dia mengatakan masyarakat harus tetap waspda dan menjaga prokes. ’’Jangan sampai terjadi euphoria masyarakat karena merasa sudah aman,’’ jelasnya. (wan)
Terpisah, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berdialog langsung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih. Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa TNI masih terus berusaha membantu pemerintah mencapai target vaksinasi nasional.
Menurut Hadi, tidak kurang dari sepuluh ribu vaksinator TNI telah bekerja keras melaksanakan serbuan vaksinasi di berbagai daerah. Dia tidak menampik masih ada kendala yang kerap dihadapi oleh petugas di lapangan. ”Tantangannya saat ini, disamping ketersediaan dan kelancaran distribusi vaksin, kami juga membutuhkan banyak tenaga vaksinator,” beber dia.
Tambahan vaksinator, kata Hadi, akan mempercepat vaksinasi. Dia mengungkapkan bahwa saat ini semakin banyak masyarakat yang ingin disuntik vaksin. Mereka sudah paham, vaksin dapat memperkuat proteksi dari serangan Covid-19. ”Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi harus disertai dengan ketersediaan vaksin dan akses vaksin yang sebesar-besarnya,” ujar dia.
Orang nomor satu di tubuh TNI tersebut memastikan bahwa serbuan vaksinasi oleh jajarannya akan terus dilakukan. Menurut dia, sumber daya yang dimiliki oleh IDI sangat membantu pelaksanaan vaksinasi oleh TNI. Karena itu, Kerja sama di antara kedua pihak harus terus berlanjut. ”Tentunya dibutuhkan kerja sama dan partisipasi semua komponen bangsa untuk melaksanakan misi kemanusiaan ini,” kata Hadi.
Meski sudah tampak perbaikan di sana-sini usai penerapan PPKM, pihaknya tidak ingin lengah. Selain serbuan vaksinasi, tracing kontak erat juga masih dilaksanakan oleh TNI. Hadi berharap, IDI selalu membersamai upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan oleh instansinya. ”Kami dari IDI siap bersama-sama dan bahu-membahu dengan TNI untuk berkolaborasi dengan mempercepat tracing dan vaksinasi,” ungkap Daeng.
Sepanjang 2020, APBN terus melakukan fungsinya untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, tanpa kerja keras APBN dan kebijakan fiskal yang responsif, dampak pandemi akan jauh lebih besar. Pada 2020 lalu, realisasi pertumbuhan ekonomi tercatat -2,07 persen.
Ani (sapaan menkeu) menyebut, pertumbuhan itu terbukti moderat terutama dibanding negara-negara lain yang terkontraksi lebih dalam. Hal itu salah satunya dipicu kerja keras APBN sepanjang tahun lalu. (Selengkapnya lihat grafis)
Salah satu fleksibilitas APBN adalah adanya pelebaran defisit di atas 3 persen. Dengan pelebaran itu, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekonomi mencapai Rp 695,2 triliun.
Ani memerinci, realisasi anggaran PEN selama 2020 mencapai 575,8 triliun. Jumlah itu 82,83 persen dari target Rp 695,2 triliun.
‘’Program PC-PEN diprioritaskan untuk merespon kondisi kesehatan yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi, juga untuk memulihkan daya beli masyarakat, membantu dunia usaha, termasuk UMKM,’’ ujarnya pada Rapat Paripurna di DPR, kemarin.
Program PEN terealisasi untuk enam klister. Di antaranya yakni sektor kesehatan sebesar Rp 62,6 triliun, perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 216,6 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp 112,3 triliun, sektor K/L dan pemda sebesar Rp 65,2 triliun, pembiayaan korporasi sebesar Rp 60,7 triliun, dan sektor insentif usaha sebesar Rp 58,4 triliun.
Pemerintah juga telah membangunan fasilitas kesehatan tambahan seperti 260 ruangan baru puskesmas di seluruh Indonesia. Serta, melakukan perbaikan 269 rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas daya tampung pasien Covid-19. ‘’Anggaran kesehatan yang dikeluarkan tersebut untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan pasien,’’ jelas Ani.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memerinci, anggaran kesehatan dikeluarkan untuk biaya pengobatan dan perawatan 200.545 pasien Covid-19 tahun 2020. ‘’Ada 160 lebih ribu rumah sakit, 1,56 juta alat pelindung diri (APD), sebanyak 20.612 ventilator dan 5,7 juta alat tes cepat,’’ imbuh Ani.
Anggaran itu juga mencakup pemberian insentif kepada tenaga kesehatan. Total, ada 684 ribu tenaga kesehatan di pusat dan 449 ribu tenaga kesehatan di daerah.
Selain itu, dalam APBN 2020, pemerintah mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp 245,6 triliun dalam APBN 2020. Legislatif memberikan catatan khusus terkait Silpa dalam APBN yang mencapai Rp 245,59 triliun. Angka itu terbilang terlalu besar dan, menurut mereka, menunjukkan pemerintah ceroboh dalam pengelolaan anggaran.
Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyebutkan, pemerintah sembrono karena di satu sisi menghadirkan utang yang semakin besar sementara di sisi lain menyisakan silpa yang besar pula. Dia mencatat, utang Indonesia per Juli 2021 mencapai Rp 6.750 triliun dengan rasio 40,51 persen dari PDB.
“Pemerintah beralasan menambah utang karena pandemi, namun kinerja penanganan pandemi sering kedodoran, seperti terjadi saat lonjakan Covid pada Juli dan Agustus,” papar Sukamta dalam keterangan tertulisnya kemarin (7/9). Dia pun menilai bahwa belanja pemerintah selama ini belum mampu membangun kemandirian ekonomi.
Presiden, lanjut dia, beberapa kali menyampaikan bahwa pandemi merupakan momentum melakukan lompatan besar untuk menjadi negara maju. Namun, dia menegaskan bahwa lompatan itu tidak jelas dan Indonesia malah semakin kecanduan impor. Mulai impor lombok hingga vaksin dan alat tes Covid.
“Mestinya anggaran yang masih tersisa ratusan triliun sebagiannya bisa dialokasikan untuk membantu para petani, membeli hasil pertanian dengan harga normal. Silpa anggaran ratusan triliun juga bisa digunakan untuk mempercepat produksi vaksin sendiri,” tegasnya.
Menjawab kritik soal Silpa, Ani menyebutkan bahwa anggaran itu dialokasikan untuk beberapa belanja penanganan pandemi. Di antaranya yakni untuk mengamankan stok vaksin untuk kebutuhan vaksinasi di awal 2021. Sehingga, Indonesia bisa menghadapi gelombang varian delta Covid-19 pada Mei Juni 2021. Lalu sebagian anggaran juga ditempatkan di bank umum dan BPD sebagai stimulus usaha kecil menengah.
Selain untuk pandemi, SILPA juga digunakan pemerintah untuk mengurangi besar utang dan pembiayaan 2021 agar lebih efisien. Total, Ani menyebut ada Rp 139,4 triliun bagian dari Silpa 2020 yang bakal digunakan sepanjang 2021 ini.
Dia berkomitmen untuk terus mengendalikan Silpa secara lebih terukur dan terencana. ‘’Untuk memitigasi resiko fiskal dan menangani pandemi,’’ katanya. (dee/lyn/syn/deb/tau/wan/JPG)
