Demo 10 Mei Diyakini Punya Sponsor
JAYAPURA – Rencana demo penolakan Daerah Otonom Baru dan penolakan Otsus Jilid II yang diprakarsai oleh kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) pada 10 Mei nanti diprediksi akan tetap digelar. Hanya saja disini aparat kepolisian diminta lebih tegas melakukan penegakan hukum yang tidak hanya kepada koordinator atau peserta aksi tetapi juga pihak dibalik layar.
Pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpendapat bahwa aksi yang melibatkan massa dalam jumlah besar dan dilakukan secara masif sulit berjalan tanpa ada pihak yang membekingi. Pihak di balik layar inilah yang perlu diusut.
Yaung menyampaikan bahwa penolakan DOB Papua sejatinya merupakan isu utama yang didorong oleh para elit lokal. Elit yang menurutnya takut kehilangan kekuasaan politik dari apa yang sudah diperoleh saat ini. Para elit lokal Papua menurut Yaung hanya meminjam suara mahasiswa dan para aktivis untuk menyuarakan kepentingan pribadi.
“Saya meyakini mahasiswa dan para aktivis yang sedang ditunggangi kepentingan para elit lokal Papua yang akhirnya mereka tidak konsisten dalam menyuarakan agenda demo nanti. Tidak konsisten karena selalu bermain dengan pola standar ganda yang dimasukkan pada isu demonya,” beber Yaung kepada Ceposonline.com, Minggu (8/5).
Mereka kadang menyuarakan isu yang mengkritisi kebijakan DOB dan Otsus Papua namun disisi yang lain mereka juga menyuarakan isu referendum Papua.
Isu DOB dan Otsus Papua menurut Dosen Fisip Uncen ini memiliki agenda dan tujuannya sendiri. Sebaliknya isu referendum Papua juga miliki agenda dan tujuannya yang berbeda. “Jadi kalau demo dengan model standar ganda dan tidak konsisten seperti ini sudah bisa dipastikan bahwa itu demo bayaran. Ada para donatur dibalik aksi – aksi demo penolakan DOB dan Otsus Papua,” sindirnya.
Dan cara menghentikan aksi – aksi demo bayaran ini saran Yaung adalah dilakukan penegakkan hukum yang tegasterutama menelusuri aliran dana yang disinyalir diturunkan dari elit lokal Papua kepada coordinator aksi demo. “Saya meyakini para elit lokal terlibat menjadi bandar demo isu DOB dan Otsus Papua. Pihak aparat keamanan seharus sudah bisa membongkar sumber dana yang mengalir ke dompet para pendemo. Isu DOB Papua dan Otsus Papua adalah isu straregis negara di Papua saat ini dan dibutuhkan kekuatan politik yang besar dengan dukungan dana yang besar pula untuk melawan kebijakan negara itu,” tambahnya.
Ia menyinggung bahwa secara rasional, mahasiswa dan para aktivis di Papua tidak memiliki modal politik dan pendanaan yang besar untuk menggerakan aksi – aksi mereka. Modal politik dan uang besar justru ada di tangan para elit lokal dan pihak keamanan diprediksi sudah mengetahui ini tinggal diungkap dan dibeberkan ke public. Senada dengan Yaung, pegiat social Kota Jayapura, Gunawan juga meyakini para koordinator aksi demo termasuk juru bicara PRP telah menerima “upeti” untuk menjalankan aksi.
“Saya pikir tidak ada makan siang gratis. Mana ada anak muda sekarang yang rela panas – panas di jalan kemudian dihajar aparat tanpa dijanjikan sesuatu, minimal makanlah. Nah untuk menyiapkan air dan makan dengan jumlah sebanyak itu darimana kalau bukan ada yang menyiapkan,” singgung Gunawan.
“Saya juga penasaran karena dengar – dengar ada elit politik yang mendanai semuanya,” tutup Gunawan. (ade/nat)
