JAYAPURA – Ombudsman RI Perwakilan Papua, angkat bicara terkait wacana penggabungan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan Ombudsman.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Papua Yohanes B.J. Rusmanta, mengatakan wacana itu sebenarnya sudah lama. Sebab di negara negara lain dimana Ombudsman digabungkan dengan KPK, ada juga Ombudsman digabungkan dengan lembaga HAM dan lainnya.
“Untuk wacana penggabungan KPK dengan Ombudsman, saya pribadi pendapatnya bisa ya bisa tidak, masing masing punya kelebihan dan kekurangannya,” ucap Yohanes kepada Cenderawasih Pos, Jumat (5/4).
Menurut Yohanes, jika KPK dan Ombudsman digabungkan itu lebih efesien. Namun jika dipisah masing masing itu juga bagus, dengan begitu lebih fokus ke tugasnya.
“Untuk KPK kan tugasnya lebih ke masalah anti korupsi yang tujuannya penguatan kelembagaan penegakan hukum. Sementara Ombudsman lebih kepada pemberi pengaduan, jadi yang diusahakan itu kesadaran dan kinerja pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
JAYAPURA – Ombudsman RI Perwakilan Papua, angkat bicara terkait wacana penggabungan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dengan Ombudsman.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Papua Yohanes B.J. Rusmanta, mengatakan wacana itu sebenarnya sudah lama. Sebab di negara negara lain dimana Ombudsman digabungkan dengan KPK, ada juga Ombudsman digabungkan dengan lembaga HAM dan lainnya.
“Untuk wacana penggabungan KPK dengan Ombudsman, saya pribadi pendapatnya bisa ya bisa tidak, masing masing punya kelebihan dan kekurangannya,” ucap Yohanes kepada Cenderawasih Pos, Jumat (5/4).
Menurut Yohanes, jika KPK dan Ombudsman digabungkan itu lebih efesien. Namun jika dipisah masing masing itu juga bagus, dengan begitu lebih fokus ke tugasnya.
“Untuk KPK kan tugasnya lebih ke masalah anti korupsi yang tujuannya penguatan kelembagaan penegakan hukum. Sementara Ombudsman lebih kepada pemberi pengaduan, jadi yang diusahakan itu kesadaran dan kinerja pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.
