Bahkan selain melapor ke Polda dirinya juga sudah menyampaikan langsung ke gubernur dan wakil gubernur termasuk inspektorat dan meminta untuk persoalan tersebut diberi kejelasan agar tak ada yang merasa dirugikan. “Kami minta gubernur melihat ini, dan ketika itu gubernur sempat menyampaikan untuk menambah anggaran dari tugas kebersihan ini. Tapi ini malah diputus. Masak pekerjaan kecil saja dipersulit dan kami dengar akan diambil alih oleh pimpinan DPR. Menurut saya DPR fokus saja pada tiga fungsi dan jangan mengurus ke hal-hal kecil begini,” sindirnya.
Sementara Noldi mengutarakan hal yang mirip. Ia menyampaikan jika diberitahu sejak awal maka tentunya pihak perusahaan akan menghentikan belanja barang dan mengikuti semua aturan yang disampaikan. “Dan kalau dibilang ikut tender sebenarnya kami juga bingung sebab ini swakelola jadi tidak perlu tender dan biasa memang dibayarkan diakhir setelah 3 bulan dengan anggarannya yang fluktuatif,” bebernya.
“Kami tetap melapor dan kami sayangkan karena dugaanya ada keterlibatan pimpinan atau anggota DPR nya. Jangan sampai ada sentimentil usai sekwan diganti. Jadi jujur kami merasa di depak begitu saja apalagi yang kami dengar nantinya orangnya ketua DPR yang akan melanjutkan pekerjaan kami,” beber Noldi. Keputusan ini juga dianggap tidak mendukung tumbuhkembangnya pengusaha asli Papua terlebih pengusaha perempuan.
Noldi menambahkan bahwa proses pembuatan kontrak ini 3 bulan setelah pekerjaan dijalankan dan nota tugas ini diberikan 5 Januari 2026 sehingga pihaknya mempunyai perintah tugas kerja hingga Maret. Hanya saja dipertengahan jalan malah diputus sepihak. “Laporan ya tetap, kami berharap ini bisa diklirkan agar kami juga tidak dirugikan,” tutupnya.
Bahkan selain melapor ke Polda dirinya juga sudah menyampaikan langsung ke gubernur dan wakil gubernur termasuk inspektorat dan meminta untuk persoalan tersebut diberi kejelasan agar tak ada yang merasa dirugikan. “Kami minta gubernur melihat ini, dan ketika itu gubernur sempat menyampaikan untuk menambah anggaran dari tugas kebersihan ini. Tapi ini malah diputus. Masak pekerjaan kecil saja dipersulit dan kami dengar akan diambil alih oleh pimpinan DPR. Menurut saya DPR fokus saja pada tiga fungsi dan jangan mengurus ke hal-hal kecil begini,” sindirnya.
Sementara Noldi mengutarakan hal yang mirip. Ia menyampaikan jika diberitahu sejak awal maka tentunya pihak perusahaan akan menghentikan belanja barang dan mengikuti semua aturan yang disampaikan. “Dan kalau dibilang ikut tender sebenarnya kami juga bingung sebab ini swakelola jadi tidak perlu tender dan biasa memang dibayarkan diakhir setelah 3 bulan dengan anggarannya yang fluktuatif,” bebernya.
“Kami tetap melapor dan kami sayangkan karena dugaanya ada keterlibatan pimpinan atau anggota DPR nya. Jangan sampai ada sentimentil usai sekwan diganti. Jadi jujur kami merasa di depak begitu saja apalagi yang kami dengar nantinya orangnya ketua DPR yang akan melanjutkan pekerjaan kami,” beber Noldi. Keputusan ini juga dianggap tidak mendukung tumbuhkembangnya pengusaha asli Papua terlebih pengusaha perempuan.
Noldi menambahkan bahwa proses pembuatan kontrak ini 3 bulan setelah pekerjaan dijalankan dan nota tugas ini diberikan 5 Januari 2026 sehingga pihaknya mempunyai perintah tugas kerja hingga Maret. Hanya saja dipertengahan jalan malah diputus sepihak. “Laporan ya tetap, kami berharap ini bisa diklirkan agar kami juga tidak dirugikan,” tutupnya.
