Koalisi Munculkan Enam Cawagub, Minggu Depan Mengerucut Jadi Dua
JAYAPURA-Proses bursa calon gubernur Papua akhirnya menemukan beberapa nama. Waktu yang kian mepet membuat tim Koalisi Papua Bangkit Jilid II bergerak cepat memproses siapa saja yang akan diusulkan menjadi calon gubernur Papua menggantikan almarhum Klemen Tinal.
Ketua Tim Koalisi, Mathius Awoitauw menyebut ada enam nama yang muncul dan paling tidak pekan depan dari enam ini akan mengerucut menjadi dua nama. Dua nama ini kemudian akan dibawa ke DPR Papua melalui Gubernur Papua untuk ditentukan.
Enam nama tersebut adalah Komjen Pol. Paulus Waterpauw, Befa Yigibalom, Abock Busup, Jhon Tabo, Kenius Kogoya dan Yunus Wonda. “Koalisi Papua Bangkit Jilid II bekerja sepanjang periode gubernur dan wagub berjalan dan karena ada halangan tetap pada posisi wagub maka koalisi mengusulkan 2 nama ke DPR Papua untuk dipilih menjadi wagub,” kata Mathius kepada Cenderawasih Pos di Hotel Sunny Abepura, Kamis (5/8).
Untuk partai pengusung dari enam calon ini dirincikan Marhius bahwa Abock Busup diusung oleh dari PAN dan PPP, Befa Jigibalom diusung Partai NasDem, PKS dan PKPI, Jhon Tabo dan Paulus Waterpauw yang sama – sama diusung Partai Golkar, Kenius Kogoya diusung oleh Partai Hanura, PKB, PKPI dan PPP sementara Yunus Wonda diusung Partai Demokrat, PKPI dan PPP.
Nah enam ini akan digodok oleh tim koalisi untuk mencari dua nama dan dua nama ini yang akan dibawa ke DPRP melalui gubernur kemudian diputuskan oleh DPRP. “Jadi keputusan hasil yang dikirim koalisi akan melalui gubernur namun tidak merubah. Memang cukup alot karena ada partai yang mengusulkan lebih dari 1 bahkan ada juga yang enam meski sepatutnya hanya 1 calon saja. Proses agak lama karena Partai Golkar hingga Rabu kemarin belum mengirimkan resmi secara tertulis siapa yang diusung,” kata Mathius.
Alhasil dikatakan pihak koalisi sempat menyepakati bahwa jika sampai Rabu malam tidak dikirimkan maka koalisi sepakat untuk mencoret calon Partai Golkar mengingat tidak mungkin menunggu jika tidak ada keputusan resmi. “Pimpinan partainya WA ke saya dengan menyebut 2 nama tapi yang kami butuhkan adalah surat tertulis, bukan lisan. Untungnya itu segera dijawab,” bebernya.
Mathius menyebut dengan waktu yang cukup lama harusnya nama – nama ini sudah diserahkan jauh – jauh hari apalagi gubernur dalam masa pemulihan sehingga memerlukan sosok wagub yang bisa membantu.
Selain itu Papua akan menghadapi agenda besar yakni PON maupun penyusunan rancangan peraturan pemerintah setelah revisi Otsus ditetapkan. “Ini juga Mendagri sudah menyurat ke Provinsi Papua untuk bisa dituntaskan. Segera membentuk tim sebab waktu yang diberikan hanya 3 bulan. Ini jangan justru di ujung – ujung nanti semua ribut sendiri padahal pemerintah pusat sudah memberi sinyal untuk segera disiapkan jadi memang tugas DPRP juga harus fokus,” wantinya. Jadi pekan depan bisa dipastikan tim koalisi akan memilih dua nama yang kemudian 2 nama ini akan dibawa ke DPR Papua.
Hanya saja sebelum ke DPRP dikatakan tim koalisi akan melakukan audience ke DPP masing – masing. Sebab 2 nama yang maju diharapkan mengantongi rekomendasi dari partai masing – masing. “Jadi bahasanya kami bukan menyerahkan tapi menyampaikan hasil kerja. Setelah itu gubernur membuat surat pengantar ke DPR soal dua nama tadi,” imbuhnya.
Sebelumnya Golkar mengusulkan 2 nama namun secara lisan dan pada Rabu lalu hal tersebut telah disepakati bahwa jika Kamis siang kemarin Golkar tetap tidak mengirimkan surat resmi maka tim koalisi akan menentukan 4 nama tanpa wakil Golkar. Namun pada Kamis siang akhirnya Golkar membawa dua nama tersebut.
“Kami sudah sampaikan jangan terlalu lama sebab gubernur proses ini harus segera. Ada banyak hal yang harus dilakukan dan tidak hanya soal perekrutan ini. Belum lagi soal surat pemberhentian tetap dari Mendagri yang menjadi dasar tim koalisi mendorong proses seleksi ini. Kami sudah komunikasi intens tapi Golkar yang paling lama mengajukan calon, kami juga desak segera,” tegas Mathius.
DPRP juga diingatkan untuk bergerak cepat, jangan sampai lupa. Koalisi bekerja namun di luar sistem namun ketika koalisi mengusulkan maka itu masuk dalam system dan tim koalisi bekerja atas dasar surat pernyataan dari presiden terkait status wagub yang berhalangan tetap dan surat itu akan diumumkan oleh DPRP dan dari DPRP inilah yang menjadi dasar dilakukan pengusungan.
“Saya berharap DPRP mengawal juga surat tersebut. Jangan semua hanya fokus pada proses pencarian sosok wagub namun surat resmi soal berhalangan tetap tidak ada. Yang mengeluarkan surat itu adalah presiden dan komunikasi harus segera dibangun,” tambahnya.
Sementara Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rivai Darus menyampaikan bahwa Gubernur, Lukas Enembe baru melakukan pertemuan dengan tim koalisi Lukmen Jilid II dan dipimpin oleh Bupati Mathius Awoitauw.
Dalam pertemuan tersebut tim koalisi menyampaikan sudah mendapati 6 nama dan dalam waktu dekat diharapkan sudah bisa menjadi 2 nama untuk selanjutnya dikomunikasikan lagi ke partai. “Siapapun yang terpilih tugasnya adalah mendampingi dan menuntaskan tugas – tugas hingga tahun 2023,” beber Rivai.
Adapun dua nama yang dimunculkan Koalisi Papua Bangkit Jilid II dari Partai Golkar yaitu Komjen Pol. Paulus Waterpauw dan Jhon Tabo, menurut DPD Partai Golkar Provinsi Papua harus dikoordinasi dengan baik. Bahkan DPD Partai Golkar Provinsi Papua mempertanyakan surat resmi dari DPP Partai Golkar terkait dua nama yang diusung dari Partai Golkar.
Korwil Golkar Meepago yang juga Sekretaris Koordinator Dapil 3 Partai Golkar, Yance Mote menyebutkan, dua nama yang tengah dibahas saat ini belum ada surat kepastian dari Partai Golkar. “Golkar belum memutuskan dua nama yang akan diserahkan kepada Gubernur Papua. Kalaupun kami memutuskan, pastinya sebagai penghargaan Almarhum Pak Klemen Tinal, adik beliau Yansen Tinal bisa masuk dalam pencalonan nama tersebut,” kata Yance Mote kepada Cenderawasih Pos, Kamis (5/8) kemarin.
Pihaknya akan tetap menghargai apapun keputusan yang ditetapkan oleh negara terkait hal ini. Dimana pihaknya akan menerima dan tidak ada intervensi. Namun pihaknya ingin agar penentuan nama kandidat harus disesuaikan dengan prosedur yang benar dan harus ada keterbukaan.
“Kami harapkan agar keputusan dapat berjalan sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang benar, dan keputusan yang diambil jangan sampai membebankan Gubernur Papua,” tambahnya.
Menurutnya, keputusan tersebut belum final melainkan harus dikaji dengan baik. Sebab dalam mengambil keputusan, harusnya ada transparansi organisasi. Bahkan dalam mengambil keputusan terkait nama, harus dilakukan pleno. “Aturan baku dari partai harus dilakukan yaitu setiap keputusan politik partai harus berdasarkan pleno,” pungkasnya. (ade/ana/nat)
