JAYAPURA-Berbagai masalah muncul di tengah pandemi Covid-19. Dari informasi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Papua, sebanyak 2.167 orang terpaksa menjadi pengangguran di Provinsi Papua, sehingga ini harus menjadi sasaran bagi bantuan pemerintah.
Selain itu, adanya gangguan kriminal. Meskipun secara kuantitatif menurun, namun kualitasnya sedikit mulai naik seperti begal dan pencurian di malam hari.
Dengan adanya gangguan selama masa pembatasan ini, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw mengajak masyarakat tetap waspada terhadap kekerasan yang meningkat, serta meningkatkan siskamling di wilayah masing-masing.
“Tingkatkan kewaspadaan, karena pelaku kriminal ini kerap memanfaatkan situasi,” ucap Kapolda Paulus Waterpauw usai rapat koordinasi bersama kadis Perindakop Provinsi Papua Ir. Omah Laduani Ladamay terkait pendistribusian paket sembako dan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Provinsi Papua di Aula Cenderawasih Polda Papua, Selasa (5/5).
Dalam penanganan Covid-19, pihaknya telah melaksanakan Operasi Aman Nusa yaitu operasi Kepolisian Kemanusiaan terkait bencana alam dan non alam yang telah diperpanjang pelaksanaannya.
Selain itu, juga telah membentuk Tim URC Covid-19 Polda Papua dengan jumlah personel 30 orang yang dibagi menjadi tiga tim untuk membantu evakuasi korban-korban yang terpapar Covid-19 di sekitar Kota Jayapura.
Pihaknya juga membentuk Tim URC Punic Buying untuk penanganan dampak kelangkaan bahan pangan dengan jumlah personel 40 orang anggota Brimob Polda Papua.
“Rapat ini dalam rangka sinergi dengan Disperindakop terkait sharing kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Disperindakop serta permohonan perbantuan dari Kepolisian,” ucapnya.
Sementara itu, Kadis Perindakop Provinsi Papua, Ir. Omah Laduani Ladamay menyebutkan dampak ekonomi pandemi Covid-19 di antaranya terjadi kesulitan bahan pokok dan PHK para tenaga kerja dan para supir, tukang ojek dan tukang cukur. Hal ini diakuinya menjadi sasaran untuk memberikan bantuan bahan pokok.
“Kita sudah mendistribusikan tujuh ribu paket sembako dan masih 23 ribu yang akan didistribusikan dengan prioritas masyarakat OAP terlebih dahulu. Harus ada evaluasi stok pangan kita yang didorong dari daerah, masyarakat kita harus lebih produktif,” ungkapnya.
Menurutnya, tugas utama dirinya selain pengontrolan harga yaitu pembagian paket sembako. Namun, yang menjadi kendala saat ini adalah pendataan masih belum final.
Di tempat yang sama, Direktur Intelkam Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare menyebutkan pendistribusian paket sembako kepada masyarakat yang menjadi atensi dari Presiden dan Kapolri adalah membentuk tim pengawasan.
“Saran agar pendistribusian bansos dipublikasikan dan disampaikan ke media dengan memberikan gambaran jumlah bantuan yang diberikan,” tambahnya. (fia/nat)
