Aaron Rumainum: Ada Tenaga Kesehatan yang Tidak Lengkap Menginput Datanya
JAYAPURA-Sebanyak 14.680 vaksin yang tiba di Jayapura, Senin (4/1), diperuntukkan bagi 7 ribu tenaga kesehatan. Namun, terakhir diketahui, dari 7 ribu tenaga kesehatan, baru 3 ribu tenaga kesehatan saja yang sudah terdaftar secara lengkap dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK).
Terbaru Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., mengonfirmasi adanya peningkatan pendaftar menjadi 4.354 tenaga kesehatan.
Disebutkan dr. Rumainum bahwa input data di SISDMK tidak hanya untuk tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, maupun bidan, melainkan pula tenaga cleaning service, satpam, sopir ambulans, hingga petugas pemulasaran jenazah dan semua yang bertugas di rumah sakit.
“Kami menerima data bahwa hari ini naik menjadi 5.320 tenaga kesehatan. Tapi, yang benar-benar lengkap datanya itu sebanyak 4.354 tenaga kesehatan,” ungkap dr. Aaron Rumainum, kepada Cenderawasih Pos via telepon, Selasa (5/1) kemarin.
Dengan kata lain, ada tenaga kesehatan yang tidak lengkap menginput datanya. Seperti data kontak yang tidak disertakan. Padahal, undangan vaksinasi nantinya akan disampaikan melalui pesan singkat atau SMS. Sehingga kalau data kontak tidak diinput, lantas bagaimana mendapatkan undangan tersebut yang mencantumkan keterangan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
“Memang ada dari teman-teman yang takut datanya disalahgunakan, seperti nomor kontak maupun NIK. Namun, ada contoh dari Kabupaten Keerom, dimana Kepala Dinas Kesehatan membuat surat pernyataan bahwa data ini tidak akan disalahgunakan,” ungkapnya.
Dijelaskan bahwa kendala dari minimnya pendaftar tenaga kesehatan penerima vaksin melalui SISDMK akibat sistem, meskipun tidak semuanya mengalami kendala yang sama.
Artinya, kendala akan ditemui misalnya di Intan Jaya, Deiyai, maupun Dogiyai yang akan sangat sulit mengakses aplikasi tersebut karena keterbatasan jaringan internet.
Tapi kendala serupa tidak seharusnya terjadi di Kota Jayapura. Ironisnya, data tenaga kesehatan yang terisi di Kota Jayapura sebanyak 543 orang. Padahal, di Jayapura ada sekiranya 7 ribu tenaga kesehatan. Di antaranya dari rumah sakit pemerintah, rumah sakit mitra, rumah sakit TNI-Polri, Puskesmas, hingga Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Jayapura.
“Kalau data ini tidak dientri, maka akan sulit. Sebab, data ini ditarik di Kemenkes dan Kemenkes menentukan berapa jatah vaksin bagi kabupaten/kota. Yang terbaik dalam pendataan tenaga kesehatannya adalah Boven Digoel dengan 637 tenaga kesehatan. Keerom dan Sarmi juga bagus. Sehingga kalau dibandingkan dengan Kota Jayapura agak sulit. Padahal di sana ada keterbatasan dalam akses internet,” jelasnya.
Fasilitas kesehatan yang hingga kini belum terdaftar di aplikasi P-Care BPJS juga menjadi kendala yang dihadapi. Kata dr. Rumainum, pendaftaran faskes ini dilakukan dinas kesehatan masing-masing kabupaten/kota, sehingga koordinasi yang dilakukan langsung antara Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan BPJS.
“Sampai saat ini masih nol fasilitas kesehatan yang didaftarkan, maka besok kita akan rapatkan secara virtual untuk mengetahui kendalanya. Karena kami juga agak kesulitan berkoordinasi dengan BPJS regional, sehingga kami koordinasi langsung dengan BPJS pusat,” tambahnya.
Sementara itu, menyikapi tenaga kesehatan yang nantinya mendapat vaksinasi terlebih dahulu, Ketua Ikatan Dokter Indonsia (IDI) Wilayah Papua, dr.Donald Willem Aronggear, SpB, (K)Trauma, Finacs, menyebutkan, tenaga kesehatan juga masih akan menunggu rekomendasi vaksin yang nantinya akan dikeluarkan BPOM.
“Kita tahu bahwa Covid-19 ini tidak bisa kita lawan. Ini ada di depan kita. Dengan rekomendasi itu keluar, istilahnya sudah melalui penelitian (terhadap vaksin itu). Artinya, tanpa vaksin akan lebih berbahaya dibanding dengan kita menggunakan vaksin. Jadi, nanti Nakes juga akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk vaksin ini,” terang dr. Donald Aronggear. (gr/nat)
