Denny juga menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PSU, mengingat kondisi efisiensi anggaran saat ini. Ia khawatir jika PSU hanya dibebankan pada APBD Provinsi, hal ini akan memengaruhi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Papua
Sehingga harapannya dengan pembentukan Pansus, DPRP berharap dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah serta menemukan solusi terbaik untuk pelaksanaan PSU tanpa membebani keuangan daerah dan hak-hak ASN.
“Kami harap adanya dukungan kabupaten/kota, karena banyak ASN yang mengeluh. Jika PSU ini didukung APBD Provinsi, takutnya akan berpengaruh pada TPP dan tunjangan mereka. Kami pun tidak mau itu terjadi, sehingga harapannya pemerintah kabupaten/kota bisa membantu,” harap kader Partai Golkar tersebut.
Denny juga menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional dalam pelaksanaan PSU. Menurutnya, kelalaian dalam Pilkada sebelumnya telah menyebabkan kerugian finansial bagi daerah dan merugikan suara rakyat Papua yang telah berkontribusi dalam Pemilukada.
“Saya harap kali ini Pilkada terakhir, jangan sampai nanti PSU lagi. Karena ini dampaknya besar, salah satunya rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, PSU ini harus betul-betul dilakukan dengan baik,” tegasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Denny juga menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PSU, mengingat kondisi efisiensi anggaran saat ini. Ia khawatir jika PSU hanya dibebankan pada APBD Provinsi, hal ini akan memengaruhi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Provinsi Papua
Sehingga harapannya dengan pembentukan Pansus, DPRP berharap dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah serta menemukan solusi terbaik untuk pelaksanaan PSU tanpa membebani keuangan daerah dan hak-hak ASN.
“Kami harap adanya dukungan kabupaten/kota, karena banyak ASN yang mengeluh. Jika PSU ini didukung APBD Provinsi, takutnya akan berpengaruh pada TPP dan tunjangan mereka. Kami pun tidak mau itu terjadi, sehingga harapannya pemerintah kabupaten/kota bisa membantu,” harap kader Partai Golkar tersebut.
Denny juga menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional dalam pelaksanaan PSU. Menurutnya, kelalaian dalam Pilkada sebelumnya telah menyebabkan kerugian finansial bagi daerah dan merugikan suara rakyat Papua yang telah berkontribusi dalam Pemilukada.
“Saya harap kali ini Pilkada terakhir, jangan sampai nanti PSU lagi. Karena ini dampaknya besar, salah satunya rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, PSU ini harus betul-betul dilakukan dengan baik,” tegasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
