JAYAPURA-Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura melarang keras penggunaan suplemen Purtier Placenta khUsusnya bagi penderita HIV-AIDS.
Sebab dari hasil penelusuran lembaga tersebut, belum ditemukan adanya izin untuk penggunaan Purtier Placenta.
Kepala BBPOM di Jayapura, Hans Kakerissa mengakui kalau Purtier Placenta tidak memiliki izin di BPOM, sehingga bisa dikatakan barang tersebut adalah produk illegal.
“Yang pasti (Purtier Placenta, red) tidak boleh untuk pengobatan ataupun suplemen. Terkait legalitas produk Purtier Placenta, BPOM tidak pernah mengeluarkan izin edar untuk produk tersebut,” ungkap Hans yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Selasa (4/2).
Adapun tindakan yang sudah diambil oleh BPOM yakni melaksanakan pengawasan. Hans memastikan prodak Purtier Placenta tidak ada di sarana pelayanan kefarmasian, sebab prodak ilegal.
Hans mengaku sudah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum serta instansi lainnya agar Purtier Placenta tidak digunakan.
“Produk ini sebenarnya dengan multi level marketing tetapi sangat tertutup, sehingga seperti sindikatlah. Sejak dulu kami sudah mengimbau masyarakat jangan mengonsumsi prodak ilegal. Prodak yang tidak memiliki izin edar yang tidak ada jaminan mutu dan keamanan dari BPOM,” tegasnya.
Diakuinya, jika ada informasi beredar di apotik atau di mana saja, BPOM akan langsung menyitanya bahkan akan proses hukum pemiliknya. Sebab, Purtier Placenta menurutnya tidak boleh dijual.
Secara terpisah, As Intel Kejaksaan Tinggi Papua, La Kamis mengaku pihaknya masih menyelidiki terkait penggunaan anggaran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua untuk pengadaan Purtier Placenta.
“Saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. Kami belum bisa mempublikasikan secara lengkap karena masih memeriksa sejumlah pihak yang terkait pengadaan anggaran untuk Purtier Placenta,” tutur La Kamis.
Hal ini sebagaimana penyelidikan dari tim Krimsus Polda Papua, terungkap jika KPA Papua pernah melakukan lelang pengadaan suplemen Putrier Placenta menggunakan dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua, sebanyak dua kali. Penyidik Polda Papua juga sudah melakukan klarifikasi kepada pihak KPA yang nilainya kurang lebih Rp1,8 miliar.
Sementara itu, Ketua Harian KPA Papua, Yan Matuan dalam keterangan persnya menyampaikan, suplemen Purtier Placenta yang diillegalkan oleh Polda Papua karena belum memiliki izin dari Balai POM. Dimana produk tersebut sudah dijual bebas di 80 negara.
“Peredaran Purtier Placenta edisi 6 hanya dipersoalkan di Papua saja. Padahal di daerah lain tetap jalan,” terangnya.
Terkait dengan efek penggunaan Purtier oleh para pasien yang mengambil Purtier dari KPA, Yan mengaku hingga kini belum mendapat laporan ada korban yang meninggal dunia. Bahkan, beberapa data yang didapati dari pasien, ada yang mengaku ada perkembangan setelah mengomsumsi Purtier Placenta.
Adapun proses penyelidikan yang dilakukan Subdit Indagsi Reskrimsus Polda Papua terkait beredarnya suplemen pengganti Anti Retroviral (ARV) mendapat respon positif dari dua penggiat HIV-AIDS di Jayapura, dr Gunawan dan Robert Sihombing.
Dikatakan hingga kini belum ada obat yang bisa menggantikan ARV untuk menangani virus dari pasien HIV-AIDS termasuk Purtier Placenta.
Gunawan menjelaskan bahwa Purtier Placenta hanyalah suplemen yang salah satu fungsinya merangsang sel-sel namun jika kalau dikatakan bisa mengganti ARV maka itu salah.
“Itu mirip vitamin dan orang yang mengonsumsi hanya merasa lebih sehat tapi tidak menyembuhkan. Selain itu harganya juga mahal,” kata dr Gunawan melalui ponselnya, Selasa (4/2).
Pria yang sudah menjadi pengurus KPA diawal epidemi tahun 1993 ini menyebut bahwa yang salah dalam informasi terkait beredarnya suplemen Purtier Placenta ini adalah jika dikatakan bisa mengganti ARV. Ia memantau informasi tersebut sempat membuat para ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) terpengaruh dan ada yang akhirnya melepas ARV.
“Ini yang salah. Seandainya ARV tetap dikonsumsi ditambah Purtier saya pikir tidak masalah. Tapi kalau melepas ARV maka kondisinya dipastikan lebih parah. Bahkan kami mendengar ada sejumlah ODHA yang meninggal karena melepas ARV,” sesalnya.
Hal lainnya disampaikan pendamping ODHA, Robert Sihombing yang melihat persoalan munculnya Purtier Placenta ini sempat membuat bingung para ODHA. Namun pihaknya memberikan penjelasan konkrit dan akhirnya bisa dipahami.
“Kami jelaskan untung rugi mengonsumsi placenta tersebut sehingga nutrisi tidak sampai digunakan dan para ODHA tetap mengonsumsi ARV,” jelasnya melalui ponsel.
Ia menegaskan bahwa purtier Placenta ini hanyalah nutrisi dan tidak menggantikan obat. Selain itu ARV diberikan secara gratis karena menjadi obat program sama seperti obat TBC, sedangkan placenta ada yang gratis dan ada juga yang dibeli. “ARV sudah mendapat rekomendasi dari WHO juga,” tegasnya.
Ditanya apakah ada ODHA yang meninggal setelah mengonsumsi Purtier dan melepas ARV, Robert yang menangani 46 ODHA ini menyampaikan bahwa dirinya belum bisa memastikan secara ril karena butuh catatan forensik dari kepolisian.
“Tapi kalau menghentikan ARV lalu meminum Purtier Placenta, Transfer Vektor ataupun minum buah merah tentunya HIV-nya semakin banyak dan infeksi semakin berat hingga sangat berpeluang kondisinya semakin parah dan sulit diselamatkan hingga akhirnya meninggal. Tapi kalau ditanya apakah meninggal karena mengonsumsi Purtier Placenta saya pikir itu nanti dari forensik polisi,” imbuhnya.
Secara terpisah Sinut Busup salah satu anggota DPR Papua yang juga mengonsumsi Purtier Placenta mengaku kondisi badannya lebih fit.
“Saya juga masih mengonsumsi itu. Ada dua kaleng dan memang mahal sekali. Saya beli Rp 20 juta dan memang kalau diminum rutin kondisi badan lebih fit,” jelasnya.
Hanya Sinut tidak tahu menahu soal kaitan placenta dengan ARV. “Oh kalau itu saya tidak tahu, yang jelas saya dan istri minum dan saat pulang kampung kami naik bukit badan tidak capek,” pungkasnya. (fia/ade/nat)
