Thursday, December 4, 2025
26.9 C
Jayapura

Kepala Daerah Diminta Mereson Kehadiran Satgas Darurat Jembatan

JAYAPURA-Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan yang ditargetkan membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok Indonesia. Pengumuman ini disampaikan Kepala Negara dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11).

Pembentukan satgas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas nasional, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Papua menjadi salah satu daerah yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari program ini.

Anggota DPR Papua Komisi IV, Albert Merauje, menegaskan bahwa program Satgas Darurat Jembatan merupakan terobosan penting bagi daerah-daerah yang selama ini menghadapi kesulitan pembangunan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran.

Baca Juga :  Peringati Hari Veteran, LVRI Ziarah ke TMP

“Langkah Presiden ini sangat strategis. Papua memiliki banyak jembatan yang rusak, baik karena usia bahan yang sudah lapuk maupun akibat bencana alam. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, program ini sangat membantu,” ujarnya di Jayapura Selasa (2/12).

Menurut Albert, kondisi geografis Papua yang berbukit, berlembah, dan dipisah oleh banyak sungai besar menjadikan jembatan sebagai infrastruktur vital dalam mendukung seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tanpa jembatan yang layak, mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Ia mencontohkan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana, termasuk jembatan di Waropen Serui yang putus diterjang banjir bandang dan beberapa jembatan penghubung antardaerah seperti arah Sarmi hingga Wamena yang hingga kini belum mendapatkan penanganan.

Baca Juga :  Samsat Resmi Terapkan Diskon dan Bebas Denda Pajak Kendaraan 

“Instansi teknis harus segera menyiapkan data yang valid mengenai jembatan-jembatan yang perlu ditangani, terutama yang menjadi penghubung ekonomi dan perpindahan penduduk. Ini sangat mendesak,” tegas Albert.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bergerak cepat menginventarisasi seluruh jembatan yang rusak, terutama yang terdampak bencana seperti banjir, gempa, maupun faktor usia.

JAYAPURA-Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan yang ditargetkan membangun 300 ribu jembatan di seluruh pelosok Indonesia. Pengumuman ini disampaikan Kepala Negara dalam peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta, Jumat (28/11).

Pembentukan satgas ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas nasional, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. Papua menjadi salah satu daerah yang berpotensi memperoleh manfaat besar dari program ini.

Anggota DPR Papua Komisi IV, Albert Merauje, menegaskan bahwa program Satgas Darurat Jembatan merupakan terobosan penting bagi daerah-daerah yang selama ini menghadapi kesulitan pembangunan infrastruktur akibat keterbatasan anggaran.

Baca Juga :  Samsat Resmi Terapkan Diskon dan Bebas Denda Pajak Kendaraan 

“Langkah Presiden ini sangat strategis. Papua memiliki banyak jembatan yang rusak, baik karena usia bahan yang sudah lapuk maupun akibat bencana alam. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, program ini sangat membantu,” ujarnya di Jayapura Selasa (2/12).

Menurut Albert, kondisi geografis Papua yang berbukit, berlembah, dan dipisah oleh banyak sungai besar menjadikan jembatan sebagai infrastruktur vital dalam mendukung seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tanpa jembatan yang layak, mobilitas penduduk, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Ia mencontohkan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana, termasuk jembatan di Waropen Serui yang putus diterjang banjir bandang dan beberapa jembatan penghubung antardaerah seperti arah Sarmi hingga Wamena yang hingga kini belum mendapatkan penanganan.

Baca Juga :  Peringati Hari Veteran, LVRI Ziarah ke TMP

“Instansi teknis harus segera menyiapkan data yang valid mengenai jembatan-jembatan yang perlu ditangani, terutama yang menjadi penghubung ekonomi dan perpindahan penduduk. Ini sangat mendesak,” tegas Albert.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bergerak cepat menginventarisasi seluruh jembatan yang rusak, terutama yang terdampak bencana seperti banjir, gempa, maupun faktor usia.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya