*Regulasi Penerepan Belajar Mengajar di Sekolah Disiapkan
JAYAPURA-Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, ST., M.Si., mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sebuah regulasi penerapan proses belajar mengajar di sekolah selama pandemi Covid-19.
Semua protokol kesehatan dalam dunia pendidikan menurutnya harus melekat dan tak boleh terpisah. Bahkan dalam penganggaran atau penyiapkan perencanaan program di tahun 2020 hingga 2021 diwajibkan semua berbasis Covid-19.
Sohilait berpendapat bahwa peserta didik dan tenaga pengajar wajib diselamatkan sehingga mau tidak mau apa yang berkaitan dengan kebersihan diri serta daya tahan tubuh harus disiapkan dan dipikirkan oleh sekolah. “Untuk lingkungan sekolah, saya minta seluruh kepala dinas dan kepala Bappeda untuk mendesign perencanaan ditahun 2020 hingga tahun 2021 dimana semua program atau rencana yang disiapkan harus mengarah pada Covid-19 sehingga anggaran tak perlu diplotkan di luar Covid ini,” kata Sohilait kepada wartawan usai melakukan video zoom bersama kepala Bapeda Provinsi Papua, kepala Bapedda dan kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Papua, Jumat (3/7).
Sohilait mengaku ingin semua segera memahami dan menyiapkan langkah – langkah strategis. Mengingat tak lama lagi aktivitas belajar mengajar akan segera dimulai. “Kalau bingung, itu mudah saja. Siapkan sarana prasarana di sekolah. Siapkan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, memberikan masker kepada peserta didik termasuk pulsa data untuk kebutuhan komunikasi bagi tenaga pengajar,” kata Sohilait.
Tak hanya itu, pihak sekolah juga perlu menyiapkan masker bagi pesera didik untuk mengantisipasi jika ada yang tidak membawa masker atau harus mengganti atau dipinjamkan ke teman. Lalu untuk menjaga daya tahan tubuh juga penting dan harus dipikirkan. “Jadi pihak sekolah perlu menyiapkan multi vitamin bagi anak peserta didik,” tegasnya.
Dirinya juga menginginkan seluruh tenaga pengajar dan peserta didik bisa diikutkan dalam rapid tes. Untuk pembelian rapid tes dimana jika pihak Dinkes kabupaten dan kota bisa menyiapkan. Namun apabila jumlah peserta didiknya banyak maka perlu ada intervensi.
“Misalnya dari 100 dimana dinas kesehatan menyiapkan 20 maka pihak sekolah perlu menganggarkan sisanya. Tapi satu kali harus tuntas dan konsekwensinya memang anggaran. Lalu tempat cuci tangan dengan air mengalir. Kami sedang pikirkan bagaimana air ini bisa sampai ke sekolah – sekolah,” tambahnya.
Berkaitan dengan rapid tes di lingkungan sekolah, Sohilait membeberkan bahwa tidak perlu dana Otsus mengingat jika dianggarkan dari dana BOS juga masih cukup. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2020 dana BOS boleh digunakan untuk jaringan, beli rapid, sanitizer, mendukung jaringan dan nominalnya pasti lebih besar dibanding honor guru. Menurutnya ini diperbolehkan selama untuk kesehatan dan keselamatan anak didik. Apalagi SKB empat menteri juga memiliki pointer bahwa kesehatan dan keselamatan siswa dan tenaga pendidik itu yang nomor satu.
Ia memberi contoh dimana dana BOS di SMAN 1 Sentani sudah digunakan membeli pulsa. “Di sana (SMAN 1 Sentani) sudah dipakai beli pulsa. Guru-gurunya diberikan dan itu boleh,” ungkap Sohilait.
Secara nasional seluruh aktivitas di sekolah akan dimulai 13 Juli 2020. Hanya saja apakah akan dilakukan secara virtual, oniline atau di sekolah, pihak sekolah yang memutuskan. “Yang penting tanggal 13 Juli sudah dimulai,” tambahnya.
Disinggung soal kualitas pendidikan di Papua selama pandemi Covid-19, Sohilait mengakui ada kemunduran kualitas. Namun yang lebih dipikirkan saat ini adalah kesehatan dibanding kualitas. “Kita tak bisa mengejar kualitas, saat ini yang kita kejar hanya kesehatan dulu. Ketika orang sehat maka ia bisa kejar kualitas tapi kalau ia mati ya tidak bisa bikin apa- apa jadi yang penting sehat dulu agar bisa move kensana kemari,” pungkasnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga telah memastikan tahun ajaran baru dimulai pertengahan Juli 2020. Sebagian besar sekolah masih akan menjalankan sistem belajar dari rumah. Agar tak lagi sekadar memindah belajar di sekolah ke rumah, Kemendikbud tengah menyiapkan kurikulum “baru”.
Dalam paparannya saat rapat bersama Komisi X, Kamis (2/7), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuturkan, pihaknya telah membentuk satu tim khusus di Balitbang yang tengah merumuskan perubahan kurikulum di masa pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini. Dia mengaku tidak akan memasukkan semua kompetensi ke dalam kurikulum PJJ. Sebab, akan membuat pembelajaran tidak efektif.
Secara umum, kurikulum disusun dengan melakukan penyederhanaan dan lebih fokus pada prioritas yang fundamental. Seperti, literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. ”Ketiga hal itu menurut kami sangat penting,” tuturnya.
Nantinya, para guru pun tetap tidak diwajibkan untuk memenuhi ketuntasan kompetensi. Namun, tetap diwajibkan untuk melakukan penilaian dan evaluasi. Sebab, dampak PJJ pada pendidikan Indonesia harus terukur meski untuk assessmentnya akan membutuhkan waktu lama.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk menyempurnakan PJJ ini, pihaknya juga akan memberikan modul bagi orang tua. Modul ini bisa menjadi panduan untuk mereka dalam mendampingi anaknya belajar dari rumah.
Dia menilai, partisipasi orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan PJJ. Karena orang tua yang bakal lebih banyak menemani anak selama masa PJJ. ”Biar jelas, nanti ada instruksi dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan orang tua dan siswa secara independen,” papar mantan Bos Go-Jek tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR Putra Nababan meminta, agar nantinya sekolah tidak dibiarkan menggunakan kurikulum yang berbeda-beda selama PJJ. Menurutnya, pada masa pandemi ini kurikulum justru harus sama. Sehingga, tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. ”Kurikulum dan platform belajar harus sama,” ujarnya.
Putra juga menyinggung soal kisruh proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di DKI Jakarta. Ia mendesak Mendikbud untuk segera mencabut SK 501/2020 yang mengatur petunjuk teknis PPDB. Alasannya, SK tersebut tidak sesuai dengan Permendikbud 44/2019 sehingga berdampak pada anak-anak calon siswa. (ade/mia/nat)
