*Pemda Bisa Langsung Lakukan Verifikasi
JAKARTA, Jawa Pos – Rendahnya serapan anggaran sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19 membuat pemerintah memutar otak. Sebagai catatan, dari Rp 87,55 triliun yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, baru 4,68 persennya yang terserap atau sekitar Rp 4,09 triliun.
Alasannya, penyaluran anggaran harus terhambat tahapan proses administrasi. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa menjelaskan, Kemenkeu pun memberikan terobosan dengan mempermudah tahapan penyaluran tersebut.
‘’Misalnya sementara dokumen-dokumennya belum lengkap, kita kasih uang muka dulu supaya operasional rumah sakit tetap bisa berjalan. Tetapi sambil berjalan, dokumen tersebut tetap harus dilengkapi untuk proses audit kedepannya,’’ ujarnya melalui video conference di Jakarta, kemarin (3/7).
Rendahnya serapan anggaran itu juga sempat membuat Presiden Joko Widodo ngomel. Kunta menjelaskan, relaksasi aturan itu diharapkan bisa mempercepat penyaluran stimulus dan memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat. ‘’Kemudian juga fleksibilitas, jadi kalau dulu dari daerah harus ke pusat, sekarang ini verifikasi adanya di Pemda, sehingga prosesnya bisa lebih cepat,’’ imbuhnya.
Seperti diketahui, dari total anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, rinciannya adalah belanja penanganan kesehatan Rp 65,8 triliun, bantuan iuran JKN Rp 3 triliun, insentif tenaga medis Rp 5,9 triliun, santunan kematian untuk tenaga kehatan Rp 0,3 triliun, untuk gugus tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp 9,05 triliun.
Kunta melanjutkan, hingga 24 Juni, sudah ada 21.080 tenaga kesehatan (nakes) yang mendapat insentif tenaga medis dengan total Rp 940 miliar. Realisasi anggaran insentif tenaga medis tersebut baru 1,6 persen dari pagu insentif tenaga medis sebesar Rp 5,9 triliun.
‘’Realisasi (insentif) tenaga kesehatan ada 21 ribuan, dan daerah ada enam ribuan. Sementara 16 tenaga medis yang meninggal juga sudah kami beri santunan. Nanti akan update terus kok jumlahnya,’’ katanya.
Selain itu, untuk realisasi pembayaran tagihan klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 dari 750 rumah sakit sudah mencakup 62,5 persen. Sedangkan beberapa rumah sakit lainnya juga masih dalam proses pencairan, karena masih menunggu proses administrasi.
Untuk anggaran penanganan kesehatan oleh gugus tugas sudah terealisasi Rp 2,9 triliun atau mencapai 83,48 persen dari pagu yang sebesar Rp 3,5 triliun. Dari sisi insentif perpajakan bidang kesehatan sudah terealisasi Rp 1,3 triliun atau mencapai 14,82 persen dari pagu yang sebesar Rp 9,05 triliun.
Sementara bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) dari pagu yang sebesar Rp 3 triliun belum terserap sama sekali, karena baru akan dibayarkan pada Agustus mendatang. ‘’Untuk bantuan iuran JKN karena memang mulai Juli ini, maka akan mulai dibayarkan per Agustus,’’ jelas Kunta.
Dia menambahkan, Kemenkeu juga menyetujui tambahan anggaran Rp 25 triliun untuk Kemenkes pada tahun anggaran 2020. Anggaran itu akan dimanfaatkan Kemenkes untuk membiayai pendanaan pasien Covid-19. ‘’Untuk pasien Covid-19 yang disampaikan karena angkanya kan naik terus ya, ini kan juga supaya ada pembiayaan,’’ imbuhnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, efektifitas penyaluran stimulus di lapangan sangat bergantung pada kementerian/lembaga terkait. Febrio menjelaskan, dalam hal ini Kemenkeu berperan menyiapkan budget dan permintaan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
‘’Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan Kemenkeu, tetapi kita bisa memberikan masukan-masukan. Misalnya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana supaya proses dan prosedurnya disederhanakan, supaya metode verifikasinya tidak terlalu rumit, tetapi tetap dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan,’’ urainya.
Febrio melanjutkan, kondisi di lapangan sering kali ada data RS di daerah saat masuk ke pusat (Kemenkes) lalu harus terlebih dahulu diverifikasi oleh dua eselon I yang berbeda di Kemenkes. Itulah yang menjadi biang kerok lambannya penyaluran anggaran.
‘’Rumah sakit di daerah itu seringkali datanya masuk ke pusat, lalu diverifikasi di dua eselon I yang berbeda di Kementerian Kesehatan, kemudian kalau datanya tidak cocok dikembalikan lagi ke rumah sakit di daerah. Inilah yang terjadi dalam dua bulan terakhir,’’ jelasnya.
Dengan adanya penyederhanaan aspek administrasi, Febrio berharap proses verifikasi yang kini bisa dilakukan oleh pemda masing-masing bisa mempercepat cairnya anggaran.
Sementara itu, Ketua tim pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, yang saat ini bisa dipastikan adalah belum ada vaksin Covid-19. Karena penyakit itu merupakan yang pertama dialami dunia. Rencana produksi masal vaksin juga masih berproses di mana negara-negara sedang berjuang mengembangkan vaksin.
Maka, satu-satunya senjata yang bisa digunakan saat ini adalah upaya preventif. ’’Saya melihat semua pihak sedang bergotong royong menerapkan pola hidup sehat,’’ terangnya. Juga, menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
Secara bertahap, Indonesia juga terus menaikkan kemampuan tesnya. ’’Indonesia saat ini mampu melakukan lebih dari 20 ribu tes perhari,’’ lanjut Wiku. Kenaikan tes tersebut akhirnya juga diikuti dengan kenaikan jumlah kasus positif harian. Beberapa pekan belakangan, kasus harian yang dilaporkan rata-rata lebih dari 1.000.
Pemerintah terus memperhatikan positivity rate untuk berhitung seberapa luas penularan yang terjadi. Saat ini, tutur Wiku, tresn positivity rate cenderung mulai turun perlahan. Sebagai gambaran, pada periode 15-21 Juni, positivity rate mencapai 14 persen. Kemudian, pada periode 22-28 Juni, positivity rateturun menjadi 12 persen.
Di luar itu, pemerintah Indoensia juga sedang mengupayakan agar mampu mandiri dalam penanganan Covid-19. Melalui berbagai inovasi yang dilakukan anak bangsa. Misalnya, saat in Indonesia sudah 100 persen menggunakan APB buatan dalam negeri yang sudah tersertifikasi. Indonesia saat ini juga terlibat dalam usaha pengembangan vaksin dan obat untuk Covid-19. Berkolaborasi dnegan berbagai negara di bawah koordinasi WHO.
Sementara itu, Gugus Tugas Pecepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) mencatat perkembangan jumlah wilayah administrasi di Indonesia yang berstatus zona hijau kini mencapai 99 daerah.
Jumlah wilayah yang berstatus zona hijau ditetapkan oleh GTPPC-19 ini berdasarkan data per 28 Juni 2020. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito mengungkapkan, daerah zona hijau tersebut terdiri dari 66 daerah yang sejak awal tidak memiliki kasus positif COVID-19 dan 33 daerah yang pernah memiliki kasus namun tidak ada penambahan kasus baru selama empat minggu terakhir.
“Yang disebut tidak ada kasus baru itu adalah selama empat minggu terakhir tidak ada kasus baru, dan kasus yang ada (sudah) sembuh seratus persen,” kata Wiku kemarin (3/7).
Wiku optimistis bahwa persebaran Covid-19 mulai bisa ditekan. Ini dilihat dari tren bulan Mei sampai dengan tanggal 28 Juni. ”Pada periode tersebut terlihat daerah merahnya dari banyak, makin lama, makin turun. Artinya risiko peningkatan kasusnya dari waktu ke waktu turun,” jelasnya.
Wiku juga menjelaskan bahwa persentase daerah di Indonesia dengan risiko peningkatan kasus yang rendah dan tidak berdampak mencapai angka 50 persen. Akan tetapi, perubahan peta zonasi ini terjadi dengan sangat dinamis. Daerah berstatus zona hijau pun sewaktu-waktu dapat berubah menjadi zona kuning, oranye, atau bahkan merah.
“Jadi daerah yang bersangkutan harus tetap menjaga, misalnya (daerah) yang tidak pernah terdampak (kasus), jangan sampai ketularan dari tempat lain,” ucapnya.
Sementara itu, angka kesembuhan kasus Covid-19 di Indonesia kembali turun ke angka 42 persen setelah sebelumnya sempat berada di angka 44 persen.
Jubir pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pada periode 2 hingga 3 Juli 2020 terdapat penambahan 1.301 kasus baru dengan total 60.695. Provinsi Jawa Timur masih menjadi penyumbang kasus positif tertinggi.
Angka ini diimbangi dengan penambahan 901 orang sembuh sehingga total angka kesembuhan mencapai 27.568. Sementara angka kematian juga bertambah 49 orang sehingga menjadi total 3.036 orang.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, bahwa target utama pemerintah saat ini ialah menekan angka kematian atau vatalitas. Hal itu didasari dari angka kematian akibat Covid-19 yang masih terpantau meningkat seiring ditemukannya kasus-kasus positif baru di sejumlah daerah di Indonesia.
Menurutnya, angka penularan rendah tentu jadi harapan terbesar. Namun, kalau pun yang terkena banyak tapi yang meninggal sedikit hal itu masih bagus. ”Kita akan mengejar bagaimana supaya angka kematian ini betul-betul nol,” ungkapnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kata dia, tak ada pilihan selain memastikan setiap daerah memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk penanganan Covid-19. Mendukung hal itu, pemerintah pusat telah memberikan bantuan, diantaranya berupa alat tes PCR dan alat pelindung diri (APD).
Muhadjir pun turut mengungkap, bahwa banyaknya kasus kematian Covid-19 ini lantaran disertai penyakit bawaan pada pasien. Kondisi semakin buruk ketika kemudian dipicu keberadaan virus baru ini. ”Beberapa daerah melaporkan jenis penyakit bawaan yang perlu diwaspadai antara lain diabetes, jantung, dan tekanan darah tinggi,” katanya.
Meski demikian, Mantan Mendikbud tersebut mengingatkan jika Covid-19 tidak hanya berisiko pada mereka yang rentan. Tapi juga mudah menyerang seseorang yang memiliki imunitas rendah. Karenanya, setiap orang wajib menjaga daya tahan tubuh yang disertai dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.
Di sisi lain, Muhadjir juga menyinggung soal pentingnya tes secara berkala di tempat umum terutama pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya kalster baru penyebaran Covid-19 di pasar.
Untuk mendukung percepatan tes secara masal, pemerintah juga berupaya memproduksi PCR kit di dalam negeri. Dalam hal ini, PT. Bio Farma telah ditugasi untuk melakukan percepatan produksi. Di mana saat ini kemampuan produksi PCR kit sudah mencapai 50 ribu per minggu atau 200 ribu per bulan.
Namun diharapkan, jumlah tersebut dapat ditingkatkan mengingat kebutuhan dalam negeri mencapai satu juta kit. Pemerintah juga telah menyerahkan bekas laboratorium vaksin flu burung untuk mengoptimalkan produksi PCR kit dari dalam negeri.
Menurutnya, pihak Bio Farma tengah membuat rancangan untuk pemanfaatan bekas laboratorium flu burung ini agar bisa dimanfaatkan untuk pengembangan produksi PCR kit. Sehingga, diharapkan pada Agustus, produksi PCR kit bisa mencapai satu juta kit.
Upaya ini akan didukung penuh oleh pemerintah. Termasuk untuk memberikan proteksi produk dalam negeri. Salah satunya dengan mengupayakan agar produk diserap di pasar. ”Misalnya nanti kita akan memperkecil impor PCR dari luar,” ungkapnya. Selain itu, ini didasari pula dari segi harga yang lebih murah dan lebih compatible dengan pasar Indonesia. (dee/byu/tau/mia/JPG)
Propinsi yang Masuk Zona Merah Korupsi
Jawa Barat : 101
Jawa Timur : 85
Sumatera Utara : 64
DKI Jakarta : 61
Kepulauan Riau : 51
Jawa Tengah : 49
Lampung : 30
Banten : 24
Papua, Kalimatan Timur, Bengkulu, Sumatera Selatan : 22
*Perkara Tipikor yang ditangani KPK berdasar wilayah
Sumber : Laporan tahunan KPK 2019
