JAYAPURA-Dampak dari demonstrasi anarkis di Kota Jayapura beberapa waktu lalu juga dialami Pemerintah Provinsi Papua, khususnya di Kantor Gubernur Papua.
Sejumlah ruangan di kantor Gubernur Papua, diobrak-abrik oknum massa yang melakukan aksi demo. Dikabarkan, banyak fasilitas kantor yang dirusak, serta tidak sedikit barang-barang penting dan berharga yang merupakan aset Pemprov Papua dijarah.
Misalnya mulai dari kantor Biro Humas dan Protokoler Setda Papua di lantai dasar, hingga ke ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi Papua di lantai 2 Kantor Gubernur Papua. Semuanya diterobos, dijarah, dan diobrak-abrik massa.
Terkait kondisi ini, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., mengaku sangat prihatin. “Kami sangat prihatin dengan demo yang dilanjutkan dengan penjarahan. Dimana hampir semua ruang kerja di kantor Gubernur digeledah, dibongkar dan diobrak-abrik. Bahkan semua instrument dan alat perkantoran seperti perangkat komputer, televisi serta fasilitas lainnya yang dijarah,” ungkap Sekda Hery Dosinaen kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/9) kemarin.
Kondisi ini menurut Sekda Dosinaen mengakibatkan aktivitas di kantor Gubernur Papua belum bisa berjalan dengan baik. Rencananya, Selasa (3/9) hari ini, jajaran Pemprov Papua akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan kantor Gubernur Papua.
Selain itu, akan dilakukan pendataan terhadap fasilitas yang dirusak dan dijarah. “Ini merupakan perintah Gubernur Papua. Termasuk melakukan pendataan terhadap semua bangunan yang dirusak dan dibakar di sepanjang jalan di Kota Jayapura,” tambahnya.
Pendataan bangunan di Kota Jayapura, Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan Pemprov Papua. Bahkan komunikasi dengan Wali Kota Jayapura menurutnya sudah dilakukan terkait situasi dan kondisi, serta pendataan kerusakan di Kota Jayapura.
Keduanya sepakat agar tidak ada demo lagi yang dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebab dikhawatirkan dapat disusupi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi dan pergerakan massa untuk kepentingan tertentu yang dapat membuat situasi menjadi tidak normal.
“Di sisi lain, imbauan diberikan kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan siapapun juga. Jangan sampai, ada kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan untuk sengaja menciptakan situasi yang chaos di Papua. Makanya, bagi seluruh masyarakat di Papua, kita jaga kedamaian dengan mengendalikan diri dan tidak terprovokasi oleh siapapun,” pintanya.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad mengonfirmasi bahwa terdapat beberapa bagian di kantor Gubernur Papua yang menjadi dampak demonstrasi massa, Kamis (29/8) lalu.
“Ada beberapa yang dibongkar pintunya. Ini semua sudah dilaporkan ke Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Papua. Kami akan inventarisasi kembali, untuk mengetahui inventaris kantor yang hilang,” ungkap Muhammad Musa’ad.
Ini menurutnya penting dilakukan karena inventaris kantor merupakan milik negara, sehingga kehilangan maupun pengerusakan harus dicatat. “Artinya, kalau memang hilang, maka kami usulkan untuk dihapus dari neraca aset. Karena memang kalau sudah hilang, tidak bisa terus kita catat sebagai aset. Kalau terus dicatat sebagai aset, maka akan susah untuk dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
“Terkait juga dengan kehilangan, kita akan menyurat ke Polda Papua untuk datang mengecek di Pemprov Papua. Untuk kemudian dibuat berita acara kehilangan maupun pengerusakan dari fasilitas Pemprov Papua di kantor Gubernur. Berita acara ini menjadi dasar kita untuk menghapus neraca aset dengan tentunya berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya,” pungkasnya. (gr/nat)
