“Harus ada kompensasi. Mereka juga harus bekerja di perkebunan atau proyek itu sehingga merasa memiliki. Kalau ada relokasi, maka harus dibangun kampung baru, rumah layak huni, pendidikan dan kesehatan yang terjamin,” ujarnya.
Alberth menegaskan bahwa lembaga legislatif tetap berada di posisi rakyat. Namun, karena DPR terdiri dari berbagai partai politik dengan pandangan berbeda, maka aspirasi masyarakat akan dibahas sesuai mekanisme dan tugas pokok masing-masing anggota dewan. “Kalau itu berkaitan dengan rakyat, kita harus bersuara dan cari solusi bersama. Yang utama itu manusia dan alamnya harus diselamatkan,” katanya.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana nasib anak cucu mereka ke depan. Hutan mereka diambil untuk perkebunan, maka harus ada perlindungan dan kompensasi yang jelas bagi masyarakat,” tandasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
“Harus ada kompensasi. Mereka juga harus bekerja di perkebunan atau proyek itu sehingga merasa memiliki. Kalau ada relokasi, maka harus dibangun kampung baru, rumah layak huni, pendidikan dan kesehatan yang terjamin,” ujarnya.
Alberth menegaskan bahwa lembaga legislatif tetap berada di posisi rakyat. Namun, karena DPR terdiri dari berbagai partai politik dengan pandangan berbeda, maka aspirasi masyarakat akan dibahas sesuai mekanisme dan tugas pokok masing-masing anggota dewan. “Kalau itu berkaitan dengan rakyat, kita harus bersuara dan cari solusi bersama. Yang utama itu manusia dan alamnya harus diselamatkan,” katanya.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana nasib anak cucu mereka ke depan. Hutan mereka diambil untuk perkebunan, maka harus ada perlindungan dan kompensasi yang jelas bagi masyarakat,” tandasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
