JAYAPURA – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua mengakui jika saat ini banyak aset Pemrov Papua yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dua contoh yang diberikan adalah Balai Transmigrasi Sentani dan Taman Anggrek Biak. Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Provinsi Papua, Alexander Koostan Y Kapisa kepada Cenderawasih Pos, Jumat (27/9) lalu.
“Menurut kami, selama pengelolaannya masih bersifat normatif dalam hal ini dikelola pemerintah, maka dia tidak bisa profesional,” kata Alexander. Alex menyebut aset Pemprov kebanyakan berada di wilayah Jayapura, seperti eks venue PON dan tanah yang belum dikelola secara maksimal.
“Rata rata aset kita masih dikelola perangkat daerah terkait, selama masih dikelola mereka maka sifatnya normatif, berjalan sesuai rancangan undang-undang pemerintah,” ujarnya. Menurut Alex, aset Pemprov mempunyai nilai ekonomis yang besar. Sehingga itu tata kelola dan manajemen harus dikelola secara baik dan profesional, dengan begitu bisa mendukung pendapatan asli daerah (PAD).
Berkaitan dengan tata kelolanya, Alex mengatakan saat ini pemerintah daerah melalui BPKAD sementara melakukan sensus aset yang tujuannya untuk mencatat semua aset yang dimiliki oleh Pemda dari sisi pemanfaatannya. Dari sensus aset tersebut, bisa diketahui aset yang masih berdaya fungsi dan tidak, terlebih dengan lahirnya DOB dan adanya batas administrasi.
“Proses sensus aset sedang berjalan dan sudah ada hasilnya, dari situ akan ketahuan aset yang bisa kita manfaatkan mempunyai nilai ekonomis untuk peningkatan PAD bagi Pemprov,” ujarnya. Lanjut Alex, sebagaimana arahan dari Pj Gubernur bahwa aset Pemprov harus dimanfaatkan secara baik. Untuk itu, pihaknya akan mengelompokkan hasil sensus tersebut, mana aset bergerak dan aset tidak bergerak.
Dari sisi aset tidak bergerak, Pemprov sendiri memiliki bangunan atau tanah cukup yang banyak di wilayah Jayapura, termasuk eks venue PON. “Balai Transmigrasi dan Taman Angrek di Biak sebagian kecil dari aset idol kami yang nanti akan kita kembangkan,” pungkasnya. Sebelumnya DPR Papua juga pernah menginfentarisir sejumlah aset milik Pemprov yang belum terkelola maksimal.
Contohnya adalah Taman Budaya Papua di Expo Waena, Perumahan DPR Papua, Mess DPR Papua, Museum Noken dan beberapa hotel yang PAD nya masih jauh dari harapan. DPR Papua pernah membentuk pansus dan mengkonfirmasi kepada para pihak yang mengelola dan menghadirkan dinas terkait namun hingga kini belum banyak tindak lanjut sehingga pansus tersebut hanya lebih pada memberikan rekomendasi.(fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
