JAYAPURA – Tiga rumah sakit milik Pemerintah Daerah yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, RSUD Abepura dan RSJD Abepura melakukan pemasangan spanduk di rumah sakit masing masing.
Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan para dokter terhadap Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, yang sampai saat ini belum juga merespon aspirasi mereka terkait dengan tuntutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Kantor Gubernur.
Dimana isi spanduk tersebut bertuliskan, “Mulai Kamis (31/8) sampai batas waktu yang tidak ditetapkan, kami dokter spesialis dan sub-spesialis di RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RSJ Abepura tidak memberikan pelayanan poliklinik”
Ketua Komite Medik RSUD Jayapura, dr Yunike Howay SpA menyatakan, para dokter spesialis dan sub-spesialis tidak lagi melakukan pelayanan di Poliklinik. Namun untuk psiko, berjalan seperti biasa.
“Kami sepakat tidak melakukan pelayanan di Poliklinik terhitung 31 Agustus hingga ada kejelasan dari Pemda untuk menyelesaikan masalah kami,” tegasnya.
Yunike juga menegaskan bahwa dengan tindakan ini, bukan berarti para dokter spesialis dan sub-spesialis tidak punya hati nurani.
“Kami (dokter spesialis dan sub-spesialis-red), bekerja dengan hati nurani. Hanya saja pelayanan di poli tidak kami lakukan, kan rumah sakit banyak. Masyarakat bisa ke rumah sakit lainnya selain tiga rumah sakit milik Pemda,” bebernya.
Atas apa yang terjadi, dr Yunike mengaku mereka mendapatkan dukungan dari Perhimpunan Advokad, Komnas HAM, PB IDI dan bahkan sudah melakukan zoom dengan Kemenkes dan sudah tahu kronologi masalah yang terjadi.
“Harapan kami, mereka ini bisa menjembatani kami dengan Pemda agar kami bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kami,” pintanya.
Sementara itu, Marselino salah satu keluarga pasien mengaku, dalam pelayanan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dok II, ia tak mengalami kendala apapun.
“Pelayanan berjalan seperti biasa, semua tahapannya lancar sekalipun kita harus tunggu,” ucapnya. Istri Marselino sendiri merupakan pasien rujukan dari Genyem, Kabupaten Jayapura.(fia/wen)
