Saturday, April 27, 2024
28.7 C
Jayapura

Berikan Bupati Gusbager Penghargaan  Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

JAKARTA – Penghargaan nasional terus menghampiri Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP. Kali ini, orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu kembali mendapatkan penghargaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kepala Daerah yang menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan Launching Nasional Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Kamis (31/8).

Selain Bupati Gusbager, penghargaan ini juga diberikan kepada Bupati Garut, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Ongan Ilir, Bupati Banjar, Bupati Sumba Barat, Bupati Maros, Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Tual.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan menerapkan integrasi layanan primer kesehatan berfokus pada tiga hal. Pertama, penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Dimana siklus hidup menjadi fokus utama supaya Kemenkes dapat memenuhi layanan primer dari tiap-tiap siklus, dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Siklus hidup juga menjadi acuan oleh Kemenkes untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang sesuai dengan standar yang terdapat pada masing-masing siklus hidup.

Bupati Keerom, S.Hut., MUP saat menerima penghargaan Kementerian Kesehatan di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Kamis (31/8) kemarin. (Erick / Cepos)

Kedua, fokus dari integrasi layanan primer adalah dengan mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Jejaring tersebut, kata Menkes, termasuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu skrining penyakit agar masyarakat dapat dideteksi terlebih dahulu sebelum sakit.

Upaya tersebut, sambungnya, diwujudkan melalui penguatan puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, serta penguatan jejaring kesehatan sekolah dan kerja.

Baca Juga :  Prokes Harus Tetap Jalan Selama Liburan

Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan dashboard situasi kesehatan per desa. Hal ini bertujuan untuk menyamakan kebijakan integrasi pelayanan primer yang berfokus pada pemenuhan layanan kesehatan sesuai siklus hidup (people centred) dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan.

Integrasi pelayanan kesehatan primer ini merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan.

Peluncuran program ini ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Integrasi Layanan Kesehatan Primer kepada perwakilan pemerintah daerah (pemda), serta penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkes dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai komitmen terhadap pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat.

Bupati Keerom, Piter Gusbager mengatakan bahwa di Keerom ada 3 Puskesmas yang masuk dalam lokus pelayanan kesehatan primer sehingga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Yakni Puskesmas Arso 2, Puskesmas Arso 5 dan Puskesmas Arso 9.

“Dalam arahan Bapak Menteri jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kampung harus bersama fokus kepada pelayanan kesehatan primer mulai dari posyandu, puskesmas pembantu dan puskesmas. Konsep kesehatan adalah orang tidak boleh sakit, bukan orang sakit disembuhkan. Ini menjadi perhatian kita semua,”

Buapti berharap, dengan penghargaan ini dapat menjadi evaluasi sekaligus tantangan dan peluang untuk bisa melakukan revitalisasi puskesmas-puskesmas dan posyandu di tingkat kampung, distrik dan kabupaten.

“Dengan semangat orang tidak sakit, atau orang hidup sehat. Dengan memperhatikan pendekatan pelayanan melalui siklus hidup, bagaimana pelayanan bayi, balita, remaja, usia produktif dan lansia. Itu menjadi perhatian dalam pelayanan. Terutama dalam pelayanan kesehatan primer yang menjadi perhatiaan saat ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Kunjungi Pemda Keerom, BTM Akan Berikan Beberapa Bantuan

Bupati Gusbager juga menyebutkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan di Kabupaten Keerom seperti melakukan revitalisasi struktur, yaitu penataan tata kelola baik leadership dan manajemen.

Kemudian melantik Kepala Puskesmas dan terus melakukan evaluasi, menyediakan sarana prasarana. Revitalisasi terhadap sarana prasarana Puskesmas di Kabupaten Keerom. Juga melakukan pembangunan Puskesmas baru.

“Kita perlu mempunyai data berapa puskesmas yang memang membutuhkan kehadiran dokter. Ada beberapa puskesmas yang belum ada tenaga dokter ini kita hadirkan. Juga puskesmas pembantu perlu ada kader-kader tenaga kesehatan,” ucapnya.

“Kita sudah mendorong lewat Peraturan Bupati agar dana alokasi kampung atau ADD itu sudah mengakomodir insentif kader-kader posyandu, kader malari juga kita berikan bantuan dan insentif agar mereka berperan untuk promotif dan preventif baik itu penyakit menular dan penyakit lain agar manusia Keerom hidup sehat,” sambungnya.

Dia berharap, dengan penghargaan tersebut, tenaga kesehatan di Negeri Tapal Batas bisa bekerja lebih giat dan memastikan bahwa masyarakat Keerom mendapatkan akses pelayanan kesehatan di seluruh Kabupaten Keerom.

Sebagai informasi, penghargaan ini merupakan penghargaan nasional ke-9 yang diterima oleh Bupati Keerom dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. (eri/wen)

JAKARTA – Penghargaan nasional terus menghampiri Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP. Kali ini, orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu kembali mendapatkan penghargaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Kepala Daerah yang menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan Launching Nasional Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Kamis (31/8).

Selain Bupati Gusbager, penghargaan ini juga diberikan kepada Bupati Garut, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Ongan Ilir, Bupati Banjar, Bupati Sumba Barat, Bupati Maros, Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Tual.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan menerapkan integrasi layanan primer kesehatan berfokus pada tiga hal. Pertama, penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Dimana siklus hidup menjadi fokus utama supaya Kemenkes dapat memenuhi layanan primer dari tiap-tiap siklus, dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Siklus hidup juga menjadi acuan oleh Kemenkes untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang sesuai dengan standar yang terdapat pada masing-masing siklus hidup.

Bupati Keerom, S.Hut., MUP saat menerima penghargaan Kementerian Kesehatan di Jiexpo Kemayoran Jakarta, Kamis (31/8) kemarin. (Erick / Cepos)

Kedua, fokus dari integrasi layanan primer adalah dengan mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Jejaring tersebut, kata Menkes, termasuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu skrining penyakit agar masyarakat dapat dideteksi terlebih dahulu sebelum sakit.

Upaya tersebut, sambungnya, diwujudkan melalui penguatan puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, serta penguatan jejaring kesehatan sekolah dan kerja.

Baca Juga :  Di Waris, Seorang Pria Aniaya Tetangganya Hingga Tewas

Ketiga, memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan dashboard situasi kesehatan per desa. Hal ini bertujuan untuk menyamakan kebijakan integrasi pelayanan primer yang berfokus pada pemenuhan layanan kesehatan sesuai siklus hidup (people centred) dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan.

Integrasi pelayanan kesehatan primer ini merupakan bagian dari kegiatan transformasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan.

Peluncuran program ini ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Integrasi Layanan Kesehatan Primer kepada perwakilan pemerintah daerah (pemda), serta penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkes dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai komitmen terhadap pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat.

Bupati Keerom, Piter Gusbager mengatakan bahwa di Keerom ada 3 Puskesmas yang masuk dalam lokus pelayanan kesehatan primer sehingga mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Yakni Puskesmas Arso 2, Puskesmas Arso 5 dan Puskesmas Arso 9.

“Dalam arahan Bapak Menteri jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kampung harus bersama fokus kepada pelayanan kesehatan primer mulai dari posyandu, puskesmas pembantu dan puskesmas. Konsep kesehatan adalah orang tidak boleh sakit, bukan orang sakit disembuhkan. Ini menjadi perhatian kita semua,”

Buapti berharap, dengan penghargaan ini dapat menjadi evaluasi sekaligus tantangan dan peluang untuk bisa melakukan revitalisasi puskesmas-puskesmas dan posyandu di tingkat kampung, distrik dan kabupaten.

“Dengan semangat orang tidak sakit, atau orang hidup sehat. Dengan memperhatikan pendekatan pelayanan melalui siklus hidup, bagaimana pelayanan bayi, balita, remaja, usia produktif dan lansia. Itu menjadi perhatian dalam pelayanan. Terutama dalam pelayanan kesehatan primer yang menjadi perhatiaan saat ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Merawat 9 Pasien Covid, Selama Ramadan Pelayanan di RSUD Jayapura Seperti Biasa

Bupati Gusbager juga menyebutkan bahwa beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan di Kabupaten Keerom seperti melakukan revitalisasi struktur, yaitu penataan tata kelola baik leadership dan manajemen.

Kemudian melantik Kepala Puskesmas dan terus melakukan evaluasi, menyediakan sarana prasarana. Revitalisasi terhadap sarana prasarana Puskesmas di Kabupaten Keerom. Juga melakukan pembangunan Puskesmas baru.

“Kita perlu mempunyai data berapa puskesmas yang memang membutuhkan kehadiran dokter. Ada beberapa puskesmas yang belum ada tenaga dokter ini kita hadirkan. Juga puskesmas pembantu perlu ada kader-kader tenaga kesehatan,” ucapnya.

“Kita sudah mendorong lewat Peraturan Bupati agar dana alokasi kampung atau ADD itu sudah mengakomodir insentif kader-kader posyandu, kader malari juga kita berikan bantuan dan insentif agar mereka berperan untuk promotif dan preventif baik itu penyakit menular dan penyakit lain agar manusia Keerom hidup sehat,” sambungnya.

Dia berharap, dengan penghargaan tersebut, tenaga kesehatan di Negeri Tapal Batas bisa bekerja lebih giat dan memastikan bahwa masyarakat Keerom mendapatkan akses pelayanan kesehatan di seluruh Kabupaten Keerom.

Sebagai informasi, penghargaan ini merupakan penghargaan nasional ke-9 yang diterima oleh Bupati Keerom dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. (eri/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya