JAYAPURA-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua kemarin diramaikan dengan adanya informasi penunjukan Asisten III Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, M. Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua.
Penunjukan Plt. Sekda Papua ini beradasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/7207/SET yang dikeluarkan Gubernur Papua.
Menariknya, selain menerima nota dinas untuk menjalankan tugas sebagai Plt. Sekda Provinsi Papua dari Gubernur Papua, Lukas Enembe, kabarnya Ridwan Rumasukun juga menerima nota dinas dari Sekda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Papua.
Adanya dua nota dinas yang diberikan kepada Ridwan Rumasukun tidak hanya menjadi perbincangan hangat ASN di lingkungan Pemprov Papua. Kabar yang sudah beredar di media online maupun media sosial ini ramai diperbincangkan warga.
Asisten III Biadang Umum Sekda Papua, Muhamad Ridwan Rumasukun yang dikonfirmasi mengakui adanya SK Gubernur Papua yang dikeluarkan sejak tanggal 28 Juni 2021. Dimana a sejak SK tersebut dikeluarkan maka dirinya secara resmi telah menjadi Plt. Sekda Provinsi Papua, disamping menjalankan tugasnya sebagai Asisten III Bidang Umum Sekda Provinsi Papua.
“SK tersebut baru sampai kepada saya, Rabu (30/6). Berdasarkan SK tersebut pastinya saya siap menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (30/6) kemarin.
Diakuinya, menjadi Plt merupakan tugas yang sudah sering ia lakukan dan sebagai staf ini sudah merupakan kewajiban yang harus dijalankan.
“Surat tersebut dikeluarkan Gubernur Papua dari Singapura, yang diantar oleh Sespri Gubernur Papua. SK tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) dan langsung dilanjutkan ke Mentri Dalam Negeri. Sementara saya baru mendapatkan surat tersebut siang ini,” tambahnya.
Dijelaskan, ketika Sekda Papua melakukan dinas luar, tugas sebagai pelaksana harian sudah sering dilimpahkan kepadanya. Namun saat ini, dirinya ditunjuk Gubernur Lukas Enembe sebagai Plt. Sekda.
“Intinya saya siap melaksanakan tugas dan amanah sesuai dengan perintah yang diberikan kepada saya,” pungkasnya.
Sebuah kritikan pedas disampaikan salah satu anggota DPR Papua, Thomas Sondegau terkait kondisi komunikasi sosial politik di Papua yang dua pekan terakhir yang dianggap mulai menghangat.
Ini dimulai dari ribut – ribut soal sosok wakil gubernur yang masing – masing pihak memunculkan nama siapa yang dianggap cocok kemudian dilanjutkan soal protes menyangkut anggaran PON dimana Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Timika mulai meriang – meriang karena anggaran PON tak kunjung turun dan mendapat penjelasan soal transparansi ditambah munculnya statemen Sekda Papua soal pemekaran hingga protes Pansus Otsus yang berang karena hanya mendapati 2 pasal perubahan.
Kemudian ada lagi soal surat Sekda ke Kemendagri terkait jabatan pelaksana harian tugas Gubernur Papua dan kini muncul surat perintah pelaksana tugas yang diajukan Gubernur Papua, Lukas Enembe ke Kemendagri.
Terkait ini menurut Thomas para pemimpin di Papua perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan tetap beretika sehingga mengeliminir persoalan atau opini – opini liar di luar.
Saat ini kata Thomas seluruh komunikasi politik atau pemerintahan yang muncul selalu ditanggapi publik. Publik juga ikut membumbui sehingga jika tidak dikontrol atau tidak difilter maka masyarakat akan ikut dibuat bingung.
“Saya melihat seperti itu, perlu ada komunikasi yang sehat antar pejabat. Tidak bisa juga memutuskan sendiri yang akhirnya menimbulkan kegaduhan. Kurang baik juga langsung menyampaikan ke media sementara pejabat tersebut belum berkoordinasi dan duduk menanyakan langsung kepada pejabat lainnya. Ini yang saya lihat kadang muncul soal – soal baru yang belakangan jadi gaduh,” beber Thomas melalui ponselnya, Rabu (30/6).
Ia mencontohkan soal surat Sekda ke Kemendagri yang kemudian muncul surat balasan soal pelaksana harian tugas gubernur yang mendapat respon luar biasa dari masyarakat pendukung Lukas Enembe.
“Saya contohnya satu kasus tadi, jika saja kemarin tidak dibendung oleh gubernur sendiri tentunya akan mengganggu keamanan di daerah, sementara Papua sedang menyambut PON,” bebernya.
Ini akan berbeda ketika informasi soal surat penunjukan Sekda menjadi Plh ini disampaikan langsung oleh gubernur. Dimana menurut Thomas, riak – riak yang muncul tidak akan seperti rencana aksi demo kemarin. “Saya pikir ini kembali ke cara berkomunikasi saja sehingga ketika bisa dipahami dengan baik maka hal – hal yang tak diinginkan juga bisa diantisipasi. Sesama pejabat penting untuk menjaga komunikasi tetap harmonis agar sama – sama merasa dihargai sehingga tidak justru jadi ribut sendiri,” pungkasnya. (ana/ade/nat)
