JAYAPURA – Munculnya banyak pemberitaan terkait penggunaan dana Otsus di Papua yang disebut bermasalah rupanya cukup membuat para pejabat di Papua saling bertanya. Meski demikian para pejabat yang mengelola atau menggunakan dana Otsus diminta untuk jangan panik jika merasa semua bisa dipertanggungjawabkan.
Penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua, DR Yunus Wonda merespon bahwa menyikapi berbagai pemberitaan di media baik lokal maupun nasional yang terus berbicara soal temuan penyalahgunaan anggaran selama Otonomi Khusus (Otsus) senilai Rp 1,8 triliun dimana media menulis dari Menkopolhukam dan berbagai sumber lainnya.
Di sini Yunus menyampaikan kepada seluruh pejabat Papua selaku pengguna dana Otsus untuk tidak perlu takut dengan situasi temuan yang diarahkan kepada semua pejabat di Papua. “Tak perlu takut dan jika semua punya data, melakukan pengelolaan dengan baik maka tak perlu khawatir,” tegas Yunus melalui ponselnya, pekan kemarin.
Ia menduga isu ini terus dimainkan dari yang lalu – lalu untuk meredam dinamika dan gejolak sosial di Papua. Situasi Papua yang saat ini nyaring terdengar soal penolakan Otonomi Khusus termasuk pemekaran bahkan isu merdeka ini diolah dengan sebuah strategi memainkan isu yang bisa jadi tujuannya membungkam dinamika di akar rumput tadi.
“Kekuatan rakyat yang cukup besar saat ini yang menolak pemekaran, menolak otonomi khusus dan berbicara referendum. Ini harus kita cermati dan kalau memang Kepolisian, Kejaksaan atau BPK punya data konkrit soal dana Rp 1,8 triliun yang bermasalah ini maka silakan masuk periksa dan jangan hanya dimainkan di media,” tegasnya.
Politisi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPR Papua menyatakan silakan saja penyidik dari pusat melakukan pemeriksaan terhadap oknum – oknum pejabat yang dianggap bermasalah agar publik juga tahu jika Rp 1,8 triliun ini bukan hanya isu yang dimainkan untuk meredam gejolak ditingkat akar rumput.
“Dana Otsus jelas dalam progres pemerintah dimana 80 persen dibagikan ke kabupaten/kota dan sisanya di provinsi dan semua ada juknis juklat yang mengatur penggunaannya. Kepada seluruh pejabat Papua saya pikir tidak perlu takut selama semua digunakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Yunus Wonda juga meminta pemerintah pusat agar jangan selalu mengkambinghitamkan orang Papua. Apabila memiliki data ya silakan masuk dan periksa. “Kita harus jujur hari ini 80 persen orang Papua menolak Otsus dan menolak pemekaran. Ada banyak cara yang bisa dilakukan tapi jangan memainkan isu di media. Silakan datang dan periksa, di tahun berapa terjadi penyalahgunaan anggaran itu,” sindir politisi senior Partai Demokrat ini.
Ia menyinggung, pemerintah pusat jangan kehabisan akal untuk memainkan isu. “Mengelola, mengurus Papua itu banyak cara yang bisa dilakukan uNtuk menarik simpati masyarakat dan jangan melakukan cara – cara yang mengkerdilkan pejabat Papua. Kalau bingung menangani Papua ya mari buka ruang dialog, toh Aceh sudah bisa diselesaikan dan mengapa Papua tidak. Pengamat politik selalu mengatakan Papua dan Aceh itu beda, pertanyaannya apanya yang beda sebab masyarakat keduanya sama – sama meminta merdeka,” ucapnya dengan nada tegas.
Hanya kenyataan di lapangan ia melihat banyak perangkat hukum digunakan untuk menekan masyarakat Papua dan kalau ini terus dilakukan ia bisa pastikan bahwa persoalan di Papua akan semakin sulit dipecahkan. “Sekali lagi ada banyak cara yang bisa dilakukan tanpa harus menakut nakuti dengan memainkan isu seperti ini,” pungkasnya. (ade/nat)
