JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, kehadiran Menko PMK di Papua terkait distribusi bus eks PON bukan ancaman untuk mengambil alih distribusi.
“Kehadiran Menko PMK di Papua terkait distribusi bus eks PON bukan ancaman untuk mengambil alih distribusi, melainkan meminta Pemprov segera melakukan distribusi bus bus eks PON tersebut,” ucap Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (26/10).
Menurut Jeri, distribusi bus eks transportasi Pekan Olahraga Nasional (PON) tersebut sementara masih berproses sesuai mekanisme hibah barang daerah yang harus berjalan sesuai ketentuannya.
“Harus benar benar diteliti dan ditelaah dalam proses pendistribusian eks transportasi PON tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah,” tegas Jeri.
Dikatakan Jeri, Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, dalam berbagai kesempatan sudah menginstruksikan pada instansi terkait untuk melakukan langkah langkah teknis atau strategis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan distribusi ini.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, kehadiran Menko PMK di Papua terkait distribusi bus eks PON bukan ancaman untuk mengambil alih distribusi.
“Kehadiran Menko PMK di Papua terkait distribusi bus eks PON bukan ancaman untuk mengambil alih distribusi, melainkan meminta Pemprov segera melakukan distribusi bus bus eks PON tersebut,” ucap Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (26/10).
Menurut Jeri, distribusi bus eks transportasi Pekan Olahraga Nasional (PON) tersebut sementara masih berproses sesuai mekanisme hibah barang daerah yang harus berjalan sesuai ketentuannya.
“Harus benar benar diteliti dan ditelaah dalam proses pendistribusian eks transportasi PON tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah,” tegas Jeri.
Dikatakan Jeri, Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, dalam berbagai kesempatan sudah menginstruksikan pada instansi terkait untuk melakukan langkah langkah teknis atau strategis dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan distribusi ini.
