JAYAPURA – Ratusan honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua aksi di Kantor Gubernur, Senin (4/9) pagi. Dalam aksi tersebut, tak ada satu pun pejabat Pemprov yang menemui mereka.
Kedatangan para honorer dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov itu menyikapi hasil rapat terbuka Aliansi Honorer Nasional Provinsi Papua bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, pada senin, (28/8) lalu.
Ketua Aliansi Honorer Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua, Frits Awom menyatakan, ada tujuh tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua, diantaranya terkait proses penetapan NIP.
“Kami berharap dalam waktu dekat penetapan NIK ini bisa diselesaikan,” tegas Frits kepada wartawan.
Tuntutan kedua, terkait dengan proses penempatan. Jika usia di atas 35 tahun dan dia pegawai tetap di Provinsi Induk akan menjadi P3K. Untuk itu harus dialihkan ke tiga daerah otonomi baru (DOB) yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Adapun tuntutan ketiga yakni proses penerbitan SK CPNS. Diharapkan ini segera mungkin direalisasikan.
“Kami berharap proses penetapan SK CPNS bulan Oktober ini sudah diselesaikan, dan bagian ini kami percaya sekali karena yang dilantik hari ini sebagai PJ Gubernur Papua adalah orang tua kami yang memiliki background kerja luar biasa. Setelah Pj Gubernur dilantik, proses ini segera diselesaikan,” kata Frits.
Point kelima lanjut Frits, terkait proses penetapan SK formasi Menteri PANRB untuk tahap ke II.
“Kami mendesak secepatnya BKD Papua melakukan koordinasi dengan pihak Menteri PANRB segera menerbitkan SK Formasi pengangkatan tahap ke-II honorer Provinsi Papua,” tegasnya.
Pihaknya berharap ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pj Gubernur Papua terlantik untuk mengangkat kembali teman teman mereka yang terakomodir dalam proses pendataan ASN tersebut.
Point keenam, pelaksanaan formasi umum tidak dibuka sampai penerbitan SK CPNS pengangkatan honorer selesai.
Dan point ketujuh, permohonan pelaksanaan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua, BKN Kanreg IX Jayapura, BPKP dan DPRP.
Frits menyebut jika formasi untuk Provinsi Papua berjumlah 2.950 orang, namun yang dinyatakan lulus dalam seleksi sistem CAT kemarin berjumlah 2.655. Sedangkan yang berada tahap kedua sisanya dari 2.950.
“Kita berharap ketika PJ dilantik ada kebijakan dari Pemerintah Provinsi Papua, dan Oktober mendatang SK CPNS kami sudah harus ditetapkan,” tegasnya.
Pantauan Cenderawasih Pos, tak satu pun pegawai Pemprov yang menemui peserta demo tersebut dikarenakan sedang berada di luar persiapan pelantikan Pj Gubernur Papua. Sehingga peserta demo merencanakan akan menggelar aksi kembali pada Senin mendatang. (fia/wen)
