Jeri Agus Yudianto
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setempat menyebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh instansi pengampu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sektor saat yang paling banyak diminati saat ini yakni perikanan dan kelautan, kehutanan, ESDM, kehutanan dan perhubungan.
“Dampak dari pemekaran sebagian besar sektor yang mendukung peningkatan investasi juga berkurang seperti sektor perikanan dan kehutanan dan pertambangan (yang sebagian besar berada di wilayah Papua Selatan dan Papua Tengah),” terang Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (1/8).
Jeri menyatakan, upaya yg dilakukan dalam mendorong investasi adalah dengan mengkaji lebih dalam lagi potensi unggul yang ada di wilayah Provinsi Papua. Dengan langkah menyiapkan peta potensi/peluang investasi di bumi cenderawasih.
“Serta melakukan promosi terkait potensi yang ada untuk menarik minat investor berinvestasi di Papua,” kata Jeri.
Sebelumnya Jeri menyampaikan, minat invetor di Papua cukup baik sampai dengan tahun 2022. Jika dihimpun data dari instansi teknis yang mengampu pada Perijinan (Dinas Perijinan dan PTSP Provinsi Papua) dari 2018 hingga akhir 2022, ijin yang sudah diterbitkan ada 5.371.
“Jumlah izin yang diterbitkan cukup variatif di tahun 2018 ada 2.156 ijin diterbitkan, tahun 2019 ada 750 ijin diterbitkan, tahun 2020 ada 532 ijin diterbitkan, tahun 2021 ada 542 ijin diterbitkan dan pada tahun 2022 ada 1.391 ijin diterbitkan,” terang Jeri.
Dikatan Jeri, jenis yang diminati terbanyak ada pada sektor kehutanan diikuti sektor perikanan/kelautan, sektor ESDM dan sektor perhubungan serta diikuti sektor-sektor lainnya.
Adapun proyeksi investasi di tahun 2023 sampai dengan selanjutnya sejak adanya DOB. Dimana Provinsi Papua saat ini terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota bertumpu pada sektor kehutanan, perikanan/kelautan dan perhubungan serta pariwisata.
“Diharapkan sektor perdagangan/UMKM/UMKM Digital bisa menjadi sektor andalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Papua,” harapnya.
Disampaikan Jeri, iklim investasi bisa terjaga tentunya dipengaruhi atas stabilnya kondisi sosial, politik dan keamanan. Dan dibutuhkan kerja bersama semua pihak antara pemerintah, masyarakat dan sektor Private itu sendiri.
Pemerintah Provinsi Papua kata Jeri, mendorong profesionalitas SKPD pengampu perizinan dan PTSP serta SKPD pendukung lainnya. Karena area ini menjadi salah satu indikator Monitoring Center Of Preventif (MCP) untuk pencegahan Korupsi di daerah.
“Tak kalah pentingnya Provinsi Papua dalam memberikan ijin investsi tetap memperhatikan dan mengedepankan keseimbangan pengelolaan lingkungan hidup,” pungkasnya. (fia/wen)
