JAYAPURA – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long mewanti kepala daerah baik Provinsi Papua maupun Papua Selatan untuk berfikir ekstra agar bisa menyokong pembangunan di daerahnya masing-masing karena besar kemungkinan dari pemekaran DOB ini maka Papua tidak lagi mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT Freeport.
“Ini sudah harus dipikirkan. Kita tidak bisa langsung mengatakan semua baik – baik saja sementara ada perubahan besar yang sedang terjadi dan patut ikut dipikirkan,” kata Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Bahkan kata politisi Golkar ini siapapun yang ingin maju sebagai guberur, wali kota maupun bupati harus bisa memutar otak bagaimana menggali PAD ditempatnya.
“Pikiran kami paling tidak gubernur memang harus mempunyai basic ekonomi karena melihat potensi sumber PAD sudah tidak sama seperti dulu. Gubernur di Papua paling tidak harus punya scenario bagaimana bisa mendapat PAD sebesar Rp 1 triliun,” beber Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Ia menyebut jika provinsi terjadi pemotongan maka bisa dipastikan imbasnya akan turun ke kabupaten maupun kota.
“Jadi disini bupati dan wali kota perlu ikut berfikir bagaimana membantu gubernur. Jadi ini satu PR bagi siapa saja yang menjabat nanti,” tambahnya. KOntribusi PT Freepor terhadap PAD di Papua sebelum pemekaran dikatakan lumayan untuk menopang program pembangunan yang harus segera diselesaikan. Namun seiring pemekaran maka Papua tidak lagi mendapatkan PAD dari PT Freeport.
Iapun menyatakan bahwa tidak perlu berambisi menjadi gubernur atau wali kota dan bupati apabila tidak memiliki basic ekonomi. “Ini harus dijabarkan baik sebab selama ini kita hanya terbuai dengan dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat sehingga tidak terlalu fokus untuk bagaimana menyiapkan ladang – ladang PAD dari potensi yang dimiliki,” singgungnya.
Yang jelas kata Tan Wie Long situasinya kini sudah berubah. Papua tidak lagi mendapat dukungan dari Freeport sebab sudah beda provinsi. “Memang ada negatifnya dimana Papua selama ini hanya menyusui dari bantuan pemerintah pusat sehingga tidak memikirkan sumber pendapatan lain jadi ini menjadi satu PR besar bagi siapapun pemimpin ke depan,” tutupnya. (ade/wen)
JAYAPURA – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long mewanti kepala daerah baik Provinsi Papua maupun Papua Selatan untuk berfikir ekstra agar bisa menyokong pembangunan di daerahnya masing-masing karena besar kemungkinan dari pemekaran DOB ini maka Papua tidak lagi mendapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT Freeport.
“Ini sudah harus dipikirkan. Kita tidak bisa langsung mengatakan semua baik – baik saja sementara ada perubahan besar yang sedang terjadi dan patut ikut dipikirkan,” kata Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Bahkan kata politisi Golkar ini siapapun yang ingin maju sebagai guberur, wali kota maupun bupati harus bisa memutar otak bagaimana menggali PAD ditempatnya.
“Pikiran kami paling tidak gubernur memang harus mempunyai basic ekonomi karena melihat potensi sumber PAD sudah tidak sama seperti dulu. Gubernur di Papua paling tidak harus punya scenario bagaimana bisa mendapat PAD sebesar Rp 1 triliun,” beber Tan Wie Long di ruang kerjanya belum lama ini. Ia menyebut jika provinsi terjadi pemotongan maka bisa dipastikan imbasnya akan turun ke kabupaten maupun kota.
“Jadi disini bupati dan wali kota perlu ikut berfikir bagaimana membantu gubernur. Jadi ini satu PR bagi siapa saja yang menjabat nanti,” tambahnya. KOntribusi PT Freepor terhadap PAD di Papua sebelum pemekaran dikatakan lumayan untuk menopang program pembangunan yang harus segera diselesaikan. Namun seiring pemekaran maka Papua tidak lagi mendapatkan PAD dari PT Freeport.
Iapun menyatakan bahwa tidak perlu berambisi menjadi gubernur atau wali kota dan bupati apabila tidak memiliki basic ekonomi. “Ini harus dijabarkan baik sebab selama ini kita hanya terbuai dengan dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat sehingga tidak terlalu fokus untuk bagaimana menyiapkan ladang – ladang PAD dari potensi yang dimiliki,” singgungnya.
Yang jelas kata Tan Wie Long situasinya kini sudah berubah. Papua tidak lagi mendapat dukungan dari Freeport sebab sudah beda provinsi. “Memang ada negatifnya dimana Papua selama ini hanya menyusui dari bantuan pemerintah pusat sehingga tidak memikirkan sumber pendapatan lain jadi ini menjadi satu PR besar bagi siapapun pemimpin ke depan,” tutupnya. (ade/wen)
