Melihat Upaya Pengendalian Banjir dan Tanah Longsor di Kota Jayapura
Banjir dan longsor masih menjadi ancaman di wilayah Kota Jayapura, terutama menjelang akhir tahun dan awal tahun, dimana intensistas hujan cenderung meningkat. Oleh karena itu, untuk mengendalikan banjir dan longsor ini, Pemkot Jayapura telah melaksanakan workshop bersama stakeholder, LSM, akademisi, dan lainnya. Lalu hal menarik apa yang terungkap dari workshop itu?
Laporan: Priyadi- Jayapura
Masalah banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di Kota Jayapura, membawa banyak kerugian baik harta benda bahkan nyawa. Untuk itu, Pemerintah Kota Jayapura harus mengambil langkah strategis untuk penanganan banjir dan tanah longsor, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
Selain itu, agar penanganan banjir dan longsor ini benar-benar maksimal, maka diperlukan grand design maupun tim terpadu terintegrasi penanggulangan banjir dan tanah longsor secara komprehensif.
Untuk itu, melalui workshop pengendalian banjir dan tanah longsor ini melibatkan berbagai narasumber, baik dari Dinas PUPRPKP Jayapura, Balai Wilayah Sungai Papua, dari Rektor Uncen, maupun narasumber lainnya untuk memberikan masukan, bagaimana caranya mengatasi masalah banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura.
Pejabat Wali Kota Jayapura Dr. Frans Pekey. M.Si mengakui., penanganan banjir serta pasca banjir Pemerintah Kota Jayapura masih bertindak secara parsial. Sesaat ketika terjadi bencana baru ada penanganan, nanti tahun berikutnya akan dilakukan lagi tindakan yang sama.
Hal ini seperti pemadam kebakaran, tetapi belum memiliki konsep jelas tentang tata kelola penanganan banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura. Melihat hal ini, ia menggagas melaksanakan Workshop dengan menggandeng stakeholder Pemerintah, akademisi, Pemerhati Lingkungan, LSM untuk mencoba mendiskusikan, memberikan pikiran cerdas bagaimana peran bersama bisa mengkonstruksikan terhadap konsep rencana penanganan banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura.
“Kami akan membentuk tim terpadu terintegrasi semua stakeholder semua dilibatkan, lalu setelah itu, akan dilakukan FGD secara teknis dalam kelompok yang lebih kecil, kedepan setelah tim ini bekerja dulu dan outputnya bisa dihasilkan grand tata kelola banjir di Kota Jayapura dan ada rencana DED inilah output yang diharapkan kedepan secara berkolaborasi dengan stakeholder,” katanya.
Diakui, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan di Kota Jayapura tentu berdampak pada pengaruh lingkungan, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Sebab, kesadaran masyarakat dalam membangun rumah tentu sudah tidak sesuai dengan RTRW.
Saat ini luas Kota Jayapura sudah semakin kecil tidak begitu besar lagi dimana penetapan tapal batas dengan Kabupaten perbatasan dan luas Kota Jayapura semakin kecil, hal ini tidak diimbangi dengan imigrasi, urbanisasi penduduk dari Papua maupun luar Papua.
Dengan mobilitas penduduk yang tinggi hal ini mempengaruhi daya dukung dan daya tampung dengan luas wilayah penduduk Kota Jayapura pada bulan Juni 2022 sekitar 368.578 jiwa. Oleh sebab itu, jika rencana tata ruang wilayah Kota Jayapura tidak diatur dengan baik mana yang bisa untuk pembangunan, hutan lindung, tentu akan berdampak pada banjir dan tanah longsor.
Pasalnya, saat ini pemukiman sudah banyak dibangun di Kota Jayapura seperti di daerah resapan air termasuk juga dibuat ladang untuk bercocok tanam, sehingga simpanan air di pohon kurang dan ketika hujan deras maka mengakibatkan banjir air di sungai meluap membanjiri pemukiman warga.
“Dengan kondisi seperti itu kita semua berharap tentu ada semacam langkah-langkah solusi yang perlu dipikirkan, didiskusikan bersama dari berbagai aspek untuk memberikan solusi terbaik dalam penanganan banjir dan lainnya,’’ujarnya.
Sebab, Kota Jayapura wajahnya Papua di Indonesia ketika banjir isunya nasional bukan lokal, karena ada aset negara, asset politik, dan aset SDM dalam jangka panjang. Karena itu, ketika terjadi sesuatu isunya jadi isu nasional, oleh karena itu diharapkan hal ini jadi evaluasi bersama untuk menghasilkan solusi sampai dengan rencana aksi kedepan
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura Nofdi J Rampi mengungkapkan, Dinas PUPR PKP telah melakukan pemetaan Kawasan banjir dan tanah longsor di Kota Jayapura. Untuk Kawasan rawan banjir di Distrik Abepura masih terjadi di kelurahan Waimhorock, Kelurahan Wahno, Kelurahan Asano, Kelurahan Vim, Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Awiyo.
Untuk di Distrik Jayapura Selatan masih terjadi di Kelurahan Entrop, dan di Distrik Heram masih terjadi di Kelurahan Heram, Kelurahan Waena, dan Distrik Jayapura Utara masih terjadi di Kelurahan Imbi, dan Kelurahan Gurabesi, sedangkan di Distrik Muara Tami di Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur.
Untuk lokasi banjir persisnya ada di depan saga mall Abepura, depan laboratorium tumbuhan kotaraja, SMKN 5 Jayapura dan SMAN 4 Jayapura, pasar youtefa abepura dan kali acai Abepura. Sedangkan Kawasan rawan longsor di Kota Jayapura terjadi di Distrik Jayapura Utara ada di Kawasan RS Dok II Kawasan APO Kelurahan Bhayangkara, Kawasan angkasa/lembah sunyi, Kawasan Dok VII & Dok VIII (Kelurahan Imbi), Kawasan Klofkamp.
Sedangkan di Distrik Jayapura Selatan ada di perbukitan Entrop, kelurahan entrop, perbukitan kelurahan ardipura, Kelurahan Numbay, Distrik Abepura sepanjang Tanah Hitam menuju Koya, dan sepanjang sungai siborgonyi, sedangkan di Distrik Heram ada di Kawasan Buper.
Untuk kendala penyelenggaraan penanggulangan bencana, kendala tahap pra bencana, kendala tahap tanggap darurat, kendala tahap pasca bencana.(*/tri)
