Kompolnas Puji Progres Penangan Sudah Gunakan Scientific Investigasi
JAYAPURA – Mengungkap kronologi dan motif pembunuhan dan mutilasi warga sipil di Mimika yang diduga melibatkan oknum anggota TNI, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua turunkan tim ke lapangan.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, Komnas HAM Papua membawa enam penyelidik yang dipimpin langsung oleh Frits guna melakukan pemantauan dan penyelidikan.
Frits mengaku sebelum menuju ke Mimika, sehari sebelumnya Komnas HAM Papua sudah melakukan pertemuan berkoordinasi dengan pihak Kodam XVII/Cenderawasih terkait dengan kasus pembunuhan dan mutilasi tersebut.
“Kami telah melakukan koordinasi dan mendengarkan keterangan perkembangan penanganan di Kodam terhadap enam oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan mutilasi di Mimika,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Jumat (2/9).
Frits juga menyatakan jika Komnas HAM Papua sudah berkoordinasi dengan Polda Papua melalui Kapolda dan Dirkrimum, dimana akan meminta keterangan warga sipil yang sedang ditahan di Polres Mimika nantinya.
“Komnas HAM dalam mandatnya melakukan investigasi untuk melihat kronologi tapi juga fakta fakta di lapangan, apakah perbuatan ini perencanaan dan motifnya seperti apa, itu yang akan kami lihat,” tuturnya. Lanjut Frits, dengan melihat berbagai potongan tubuh korban yang sudah beredar di media sosial maka Komnas HAM akan mendalami itu.
Selain itu kata Frits, Komnas HAM juga akan meminta keterangan para pelaku oknum anggota TNI. Serta mendatangi tempat kejadian perkara.
“Kita berharap ada informasi tambahan dari warga atau keluarga kepada tim Komnas HAM nantinya. Ini menjadi penting supaya kasus ini bisa kita ungkap, sebab ada pelibatan anggota TNI,” ucap Frits.
Frits juga menyatakan jika peristiwa Mimika ini telah mendapat atensi dari Presiden Jokowi, sebagaimana Presiden telah memerintahkan Panglima TNI selanjutnya Panglima telah memerintahkan jajaran Mabes TNI AD dan memberikan petunjuk kepada Pangdam XVII Cenderawasih untuk mengungkap kasus ini dan diproses secara transparan.
“Pengunkapan transparan ini harus melibatkan pihak di luar Kodam XVII/Cenderawasih, dengan demikian ini bagian dari mekanisme penyelesaian kasus secara transparan untuk mewujudkan rasa keadilan,” kata Frits.
Jika dilihat dari motifnya kata Frits, peritiwa mutilasi di Mimika memenuhi kejahatan yang sadis dan ada unsur pelanggaran HAM. “Ini ada unsur pelanggaran HAM, karena itu tugas Komnas melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap kasus ini. Kasus ini juga harus menjadi perhatian nasional, terlebih Presiden telah memberikan atensi,” ungkapnya. Setiba di Mimika kata Frits, Komnas bakalan fokus pada pertemuan dengan meminta keterangan pelaku dan rekonstruksi di beberapa titik TKP.
Sebelumnya pada Kamis (1/9), Pangdam XVII/Cenderawasih diwakili Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha menerima audiensi dari Komnas HAM Papua dalam rangka membahas transparasi dan keterbukaan kasus penyelidikan terhadap enam oknum TNI AD dari Kesatuan Brigif 20/IJK/3 Kostrad yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap empat warga Nduga pada (22/8) lalu.
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha, S.E menyampaikan saat ini pihak TNI dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih masih terus melakukan investigasi dan pengusutan. “Apabila terbukti ada keterlibatan TNI, maka akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha di Makodam.
Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto bahkan langsung datang ke Timika, Jumat (2/9/2022) dan langsung melihat salah satu lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendapatkan gambaran seputar kasus pembunuhan dan mutilasi.
“Kami melihat proses penanganan kasus ini sangat bagus, kami berikan apresiasi yang tinggi atas pengungkapkan kasus ini karena ternyata pengungkapan ini sudah juga menggunakan pendekatan secara scientific investigasi. Disamping keterangan para saksi dan tersangka,” ungkapnya.
Kompolnas kata dia akan terus mengawal kasus tersebut dan mendorong agar segera dilimpahkan ke Kejaksaan apabila pembuktiannya sudah cukup. Namun ia sangat yakin bukti yang dimiliki oleh Kepolisian sudah kuat berdasarkan keterangan para tersangka dan bukti termasuk rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. “CCTV dimana mereka berkumpul dan sebagainya termasuk salah satu korban itu lari,” terangnya.
Benny menambahkan, bahwa Kompolnas akan menerima gelar perkara dari Polres Mimika bahkan langsung mengikuti proses rekonstruksi. Polres Mimika sendiri berencana melakukan rekonstruksi kasus mutilasi yang mengorbankan empat orang warga asal Nduga di Timika pada Sabtu (3/9) hari ini.(fia/ryu/wen)
