MERAUKE–Forum diskusi yang digelar Aliansi Masyarakat Papua Selatan selama sehari penuh dalam rangka membahas 14 item, salah satunya terkait lambang daerah, titik nol ibukota provinsi dalam rangka menyambut pemekaran Provinsi Papua Selatan yang diikuti para tokoh dari 4 kabupaten, Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat minggu lalu belum tuntas.
 Ketua DPRD Merauke, Ir. Drs Benjamin Latumahina ditemui media ini terkait dengan hasil dari forum diskusi tersebut menjelaskan, untuk masalah lambang daerah maupun yang akan menjadi titik nol atau ibukota provinsi belum ada yang menjadi kesepakatan bersama. ‘’Untuk desain atau master plan dari peletakan titik nolnya, memang dari satu sisi hasil percakapan kemarin, butuh studi dan lain-lain,”katnya.
Tapi, dengan waktu yang mepet, mungkin harus ada tim yang berkonsultasi dengan pemerintah daerah sehingga penempatan titik lokasi tentunya dengan persyaratan dan ketentuan yang ada sehingga titik nol untuk penempatan pemerintahan berupa kantor gubernur, kantor DPRD dan kantor OPD bisa terakomodir dalam satu luasan tertentu. Itu harus dirancang.
Lalu masalah logo menurutnya dalam diskusi tersebut pembahasannya belum tuntas. Menurutnya, untu membahasa masalah lambang daerah ini harus dilakukan beberapa kali pertemuan. ‘’Tapi menurut saya, untuk masalah lambang daerah ini harus disayembarakan,’’ katanya.
Namun untuk sayembara itu, perlu ada tim kecil yang membuat ketentuan dan syarat-syarat harus dipenuhi dengan keterwakilan budaya 4 kabupaten dituangkan dalam lambang atau logo daerah PPS tersebut.
Untuk letak ibukota provinsi itu sendiri, lanjut  dia, dalam forum tersebut ada masukan agar ditempatkan di Muting atau Animha. Namun untuk study seperti ini, menurut dia perlu biaya dan waktu.‘’Nanti kita lihat, tapi untuk jangka pendeknya, Pak bupati sudah siapkan kantor bupati sebagai kantor gubernur PPS sementara dan sebagainya. Tapi untuk jangka panjangnya, memang harus master plan dengan study,”jelasnya.
Dalam forum diskusi itu, jelas dia, banyak keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat dari apa yang mereka rasakan selama ini, baik di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Kesulitan-kesulitan yang dialami dan dirasakan masyarakat tersebut, tambahnya, menjadi daftar inventaris masalah tim kemudian dimasukan dalam rencana daftar strategis dalam pemerintahan gubernur nanti. (ulo/tho)
