JAYAPURA-Masih adanya sejumlah persoalan yang belum terselesaikan pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2020, mendapat perhatian Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw.
Sejumlah persoalan yang belum tuntas pasca pelaksanaan PON Papua seperti pembayaran lahan ulayat yang digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON Papua yang belum dibayar oleh Pemerintah Papua, menurut penilaian Jackob Fiobetauw,efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua belum berjalan maksimal.
Menurutnya, salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya kapasitas pejabat pelaksana dalam mengelola birokrasi yang besar.
“Kapasitas penyelenggara pemerintahan menjadi salah satu faktor terhadap masih banyaknya masalah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Papua. Rendahnya kualitas pejabat dan tindakan korup yang berlebihan, turut menambah citra buruk birokrasi yang tidak diharapkan publik,” ungkapnya didampingi Ketua Forum Peduli Kemanusiaan Papua, Menase Taime, Sekretaris Forum Peduli Kemanusiaan, Jhon Maurits Suebu, Ondoafi Ifale, Jhon Suebu, Wakil Ketua Klasis GKI Sentani, Piter Yom, SE., Ondoafi Heram, Harly Ohee, Ondoafi Atamali, Septinus Ibo dan Kepala Suku Heram Ayapoesar, Jhon Tukayo, Kepala Suku Heram Ayapoesar, saat menggelar jumpa pers di Abepura, Selasa (4/1).
Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe. “Tentu, hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatannya yang menurun drastis. Lukas dikabarkan bahkan kini tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Lukas mesti mengikuti berbagai petunjuk dokter dan tindakan medis yang menyita waktunya untuk melayani warga Papua,” bebernya.
Di tempat yang sama Ondoafi Ifale, Jhon Suebu menyebutkan, kondisi Lukas Enembe yang berkonsentrasi pada pengobatan kesehatannya, berpengaruh terhadap tugasnya sebagai Gubernur Papua.
Dilain sisi menurut Jhon Suebu, ada persoalan pasca PON XX Papua yang berlarut-larut. Berbagai lapisan di Papua, termasuk tokoh gereja Katolik, Pastor Yohanes Djonga menurutnya telah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Panitia Besar PON XX atas dugaan penyalahgunaan dana.
Hal senada disampaikan Ketua Forum Peduli Kemanusiaan Papua, Menase Taime yang meminta agar masalah PON diselesaikan. Pasalnya, Forum Peduli Kemanusiaan mencatat, sejumlah lahan ulayat yang digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON, belum dibayar oleh Pemerintah Papua. Di antaranya adalah venue cricket, di Doyo, Kabupaten Jayapura, jalan alternatif dan jalan lainnya. Padahal sebelumya, Pemprov Papua sudah menyampaikan bahwa akan diselesaikan setelah pelaksanaan PON.
“Segudang soal ini, telah membuat malu masyarakat Papua. Ini juga berbanding terbalik dengan janji pemerintah. Pemerintah mengatakan, akan membayar lunas masalah hak ulayat, tapi ujungnya tidak jelas. Acara pembukaan PON digelar meriah, penuh pesta kembang api, tapi ternyata ada pemilik tanah yang ditipu,” sesalnya.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Klasis GKI Sentani, Piter Yom, SE., bersama tokoh adat dan FPK mendesak pemerintah pusat segera menunjuk seorang Penjabat Gubernur Papua agar pemerintahan dapat kembali optimal. “Penjabat Gubernur Papua yang ditunjuk, selambat-lambatnya hingga akhir Maret 2022,” kata Piter Yom.
Selain itu, Bupati Jayapura juga diminta untuk segera mendorong pemerintah pusat dan Provinsi Papua untuk membayar hak pemilik ulayat. Sebab masyarakat sangat kecewa dengan sikap yang tidak menghargai adat. “Jika permintaan ini tidak diindahkan, maka masyarakat adat akan bertindak lebih besar dengan menggugat pemerintah dan pihak terkait agar segera melunasi hak-hak yang belum dibayarkan,” tutupnya. (dil/nat)
