MERAUKE-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Metusalak M. Infandi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Merauke yang dianggap telah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pengawasan Pilkada di Kabupaten Merauke.
Ini karena anggaran hibah yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke, 98 persen diantaranya telah dicairkan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Merauke ke rekening Bawaslu Kabupaten Merauke.
“Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 11 kabupaten yang menggelar Pilkada di Papua yang telah mencairkan anggaran sebesar 98 persen. Hampir 100 persen. Hal ini kami sangat apresiasi sekali,’’kata Metusalak M. Infandi saat memberikan sosialisasi penanganan pelanggaran Pilkada di Merauke, kemarin.
Sementara untuk daerah lainnya, jelas Metusalak Infandi, ada yang daerah yang baru merealisasikan anggaran ke Bawaslu dibawa 50 persen yang menurutnya, hal ini bisa berpengaruh terhadap pengawasan Pilkada. ‘’Yang kami takutkan kalau proses anggaran yang terlambat, maka ini akan berdampak pada pengawasan Pilkada di Bawaslu. Kalau anggarannya tidak mendukung kemudian pengawasan Bawaslu tidak maksimal maka itu akan berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran,’’ jelasnya.
Namun begitu, Ketua Bawaslu Papua Metusalak Infandi mengharapkan Bawaslu Kabupaten terus melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah sehingga anggaran untuk pengawasan tersebut segera dicairkan.
Iapun mengharapkan, Pilkada tahun ini meskipun dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19 namun tidak mengurangi kualitas dari pelaksanaan Pilkada serantak. Sehingga Pilkada yang aman, jujur dan damai terlaksanakan untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.
Sekadar diketahui, untuk Bawaslu Kabupaten Merauke pemerintah daerah Kabupaten Merauke menggelontorkan sedikitnya Rp 11,6 miliar untuk pengawasan Pilkada serentak tersebut. (ulo/tri)
MERAUKE-Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Metusalak M. Infandi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Merauke yang dianggap telah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pengawasan Pilkada di Kabupaten Merauke.
Ini karena anggaran hibah yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke, 98 persen diantaranya telah dicairkan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Merauke ke rekening Bawaslu Kabupaten Merauke.
“Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 11 kabupaten yang menggelar Pilkada di Papua yang telah mencairkan anggaran sebesar 98 persen. Hampir 100 persen. Hal ini kami sangat apresiasi sekali,’’kata Metusalak M. Infandi saat memberikan sosialisasi penanganan pelanggaran Pilkada di Merauke, kemarin.
Sementara untuk daerah lainnya, jelas Metusalak Infandi, ada yang daerah yang baru merealisasikan anggaran ke Bawaslu dibawa 50 persen yang menurutnya, hal ini bisa berpengaruh terhadap pengawasan Pilkada. ‘’Yang kami takutkan kalau proses anggaran yang terlambat, maka ini akan berdampak pada pengawasan Pilkada di Bawaslu. Kalau anggarannya tidak mendukung kemudian pengawasan Bawaslu tidak maksimal maka itu akan berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran,’’ jelasnya.
Namun begitu, Ketua Bawaslu Papua Metusalak Infandi mengharapkan Bawaslu Kabupaten terus melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah daerah sehingga anggaran untuk pengawasan tersebut segera dicairkan.
Iapun mengharapkan, Pilkada tahun ini meskipun dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19 namun tidak mengurangi kualitas dari pelaksanaan Pilkada serantak. Sehingga Pilkada yang aman, jujur dan damai terlaksanakan untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat.
Sekadar diketahui, untuk Bawaslu Kabupaten Merauke pemerintah daerah Kabupaten Merauke menggelontorkan sedikitnya Rp 11,6 miliar untuk pengawasan Pilkada serentak tersebut. (ulo/tri)
