Masalah Disiplin dan Kehadiran Jadi Kendala
JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura turun langsung melakukan pengawasan ke sejumlah perusahaan guna memastikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Orang Asli Papua (OAP) benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan, Rabu (18/11).
Salah satu titik fokus pengawasan intensif lembaga legislatif tersebut menyasar lingkungan operasional CV Maju Makmur. Langkah turun lapangan ini diambil sebagai upaya konkret dewan dalam mengawal produk hukum daerah agar tidak berhenti sebatas dokumen normatif, melainkan mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat asli Papua di sektor dunia usaha.
Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura, Ferdinand Hanuebi, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan wujud fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya kebijakan daerah. Secara spesifik, ia menyoroti implementasi Pasal 8 dalam Perda tersebut yang secara tegas mengatur jaminan perlindungan sekaligus perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal OAP.
“Pengawasan ini tidak semata-mata mengevaluasi perusahaan, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan industrial yang baik sekaligus meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” tegas Ferdinand saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (19/11).
Dalam pertemuan tersebut, Ferdinand meminta pihak manajemen perusahaan bersikap terbuka dan transparan memaparkan data riil mengenai komposisi tenaga kerja OAP, mekanisme rekrutmen yang diterapkan, hingga berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Keterbukaan informasi ini dinilai krusial agar akar permasalahan dapat dipahami secara utuh oleh semua pihak dan dicarikan jalan keluar yang tepat.
Masalah Disiplin dan Kehadiran Jadi Kendala
JAYAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura turun langsung melakukan pengawasan ke sejumlah perusahaan guna memastikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Orang Asli Papua (OAP) benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan, Rabu (18/11).
Salah satu titik fokus pengawasan intensif lembaga legislatif tersebut menyasar lingkungan operasional CV Maju Makmur. Langkah turun lapangan ini diambil sebagai upaya konkret dewan dalam mengawal produk hukum daerah agar tidak berhenti sebatas dokumen normatif, melainkan mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat asli Papua di sektor dunia usaha.
Wakil Ketua III DPR Kota Jayapura, Ferdinand Hanuebi, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan wujud fungsi pengawasan dewan terhadap jalannya kebijakan daerah. Secara spesifik, ia menyoroti implementasi Pasal 8 dalam Perda tersebut yang secara tegas mengatur jaminan perlindungan sekaligus perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal OAP.
“Pengawasan ini tidak semata-mata mengevaluasi perusahaan, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan industrial yang baik sekaligus meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” tegas Ferdinand saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (19/11).
Dalam pertemuan tersebut, Ferdinand meminta pihak manajemen perusahaan bersikap terbuka dan transparan memaparkan data riil mengenai komposisi tenaga kerja OAP, mekanisme rekrutmen yang diterapkan, hingga berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Keterbukaan informasi ini dinilai krusial agar akar permasalahan dapat dipahami secara utuh oleh semua pihak dan dicarikan jalan keluar yang tepat.