Merespons sorotan tajam dari jajaran dewan, manajemen CV Maju Makmur membeberkan kondisi riil ketenagakerjaan di internal perusahaannya. Pihak perusahaan mengakui bahwa saat ini jumlah pekerja OAP yang terserap baru berkisar 20 orang.
Kendati demikian, manajemen menampik anggapan adanya pembatasan atau penutupan akses kerja bagi warga lokal. Menurut pihak perusahaan, masih terbatasnya angka serapan tersebut murni disebabkan oleh jumlah pelamar kerja dari kalangan OAP yang memang masih relatif sedikit, padahal perusahaan mengklaim selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk bergabung.
Selain persoalan minimnya pelamar, manajemen juga menyoroti tantangan serius terkait tingkat kehadiran dan kedisiplinan karyawan di lapangan. Kondisi ini diakui berdampak langsung terhadap kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan.
Meski begitu, pihak manajemen menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan kedisiplinan tersebut melalui pendekatan pembinaan serta komunikasi yang intensif, dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak normatif pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura, Delly L. Watak, menegaskan bahwa pengawasan ini bukanlah sekadar agenda seremonial atau rutinitas tahunan semata, melainkan amanat konstitusional yang harus dijalankan untuk memastikan kebijakan daerah membawa dampak langsung bagi rakyat.
Delly menyoroti dua pilar utama yang menjadi roh dari Perda tersebut, yakni pemerataan kesempatan kerja serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja OAP di seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Jayapura.
Merespons sorotan tajam dari jajaran dewan, manajemen CV Maju Makmur membeberkan kondisi riil ketenagakerjaan di internal perusahaannya. Pihak perusahaan mengakui bahwa saat ini jumlah pekerja OAP yang terserap baru berkisar 20 orang.
Kendati demikian, manajemen menampik anggapan adanya pembatasan atau penutupan akses kerja bagi warga lokal. Menurut pihak perusahaan, masih terbatasnya angka serapan tersebut murni disebabkan oleh jumlah pelamar kerja dari kalangan OAP yang memang masih relatif sedikit, padahal perusahaan mengklaim selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat lokal untuk bergabung.
Selain persoalan minimnya pelamar, manajemen juga menyoroti tantangan serius terkait tingkat kehadiran dan kedisiplinan karyawan di lapangan. Kondisi ini diakui berdampak langsung terhadap kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan.
Meski begitu, pihak manajemen menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan kedisiplinan tersebut melalui pendekatan pembinaan serta komunikasi yang intensif, dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak normatif pekerja sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPR Kota Jayapura, Delly L. Watak, menegaskan bahwa pengawasan ini bukanlah sekadar agenda seremonial atau rutinitas tahunan semata, melainkan amanat konstitusional yang harus dijalankan untuk memastikan kebijakan daerah membawa dampak langsung bagi rakyat.
Delly menyoroti dua pilar utama yang menjadi roh dari Perda tersebut, yakni pemerataan kesempatan kerja serta jaminan perlindungan bagi tenaga kerja OAP di seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Jayapura.