Target Cetak Sawah Papua Berkurang Jadi 3.800 Hektare

JAYAPURA-Target pembukaan lahan untuk cetak sawah di Papua terus menyusut dari rencana awal 11.000 hektare menjadi 3.800 hektare. Persoalan sosial dan kendala di lapangan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program yang diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan di Papua.

  Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, mengatakan luas lahan yang semula disepakati dalam kontrak mencapai 11.000 hektare. Namun, dalam perkembangannya, target tersebut beberapa kali mengalami perubahan melalui adendum hingga menjadi 3.800 hektare.

  “Awalnya 11 ribu hektare, kemudian bergeser menjadi 6 ribu hektare dan terakhir 3.800 hektare. Saat ini lahan yang sudah dibuka mencapai sekitar 1.800 hektare,” kata Lunanka kepada wartawan, Rabu (21/10).

Baca Juga :  Satu Minggu Lebih, Jenasah Mr X Belum Dikenali

  Ia menjelaskan, pekerjaan cetak sawah yang tersisa ditargetkan rampung pada 30 November 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang terbatas, penyelesaian pekerjaan menjadi perhatian pemerintah daerah bersama pihak pelaksana, yakni Dinas Pekerjaan Umum melalui mekanisme swakelola tipe II.

  Lunanka berharap seluruh pekerjaan sesuai kontrak dan adendum seluas 3.800 hektare dapat diselesaikan tepat waktu sehingga program cetak sawah bisa berlanjut pada tahun berikutnya. “Pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan pengembangan cetak sawah rakyat pada 2027,” ujarnya.

  Lunanka menyebut, berdasarkan kesepakatan Gubernur Papua dengan Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Papua memperoleh alokasi rencana pengembangan cetak sawah rakyat seluas 50.000 hektare. Saat ini, proses survei untuk menentukan lokasi telah berjalan.

Baca Juga :  PLN Dukung Pembangunan PSN Pengembangan Pangan dan Energi di Merauke

  Sejumlah wilayah yang dipertimbangkan untuk pengembangan berikutnya meliputi Kabupaten Jayapura, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura. Sementara itu, Keerom tidak lagi menjadi lokasi prioritas berikutnya karena sebelumnya telah mendapat pengembangan lahan dalam skala besar.

JAYAPURA-Target pembukaan lahan untuk cetak sawah di Papua terus menyusut dari rencana awal 11.000 hektare menjadi 3.800 hektare. Persoalan sosial dan kendala di lapangan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program yang diharapkan mampu memperkuat ketersediaan pangan di Papua.

  Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, mengatakan luas lahan yang semula disepakati dalam kontrak mencapai 11.000 hektare. Namun, dalam perkembangannya, target tersebut beberapa kali mengalami perubahan melalui adendum hingga menjadi 3.800 hektare.

  “Awalnya 11 ribu hektare, kemudian bergeser menjadi 6 ribu hektare dan terakhir 3.800 hektare. Saat ini lahan yang sudah dibuka mencapai sekitar 1.800 hektare,” kata Lunanka kepada wartawan, Rabu (21/10).

Baca Juga :  Satgas Pangan Gencarkan Inspeksi Pasar di Papua

  Ia menjelaskan, pekerjaan cetak sawah yang tersisa ditargetkan rampung pada 30 November 2026. Dengan waktu pelaksanaan yang terbatas, penyelesaian pekerjaan menjadi perhatian pemerintah daerah bersama pihak pelaksana, yakni Dinas Pekerjaan Umum melalui mekanisme swakelola tipe II.

  Lunanka berharap seluruh pekerjaan sesuai kontrak dan adendum seluas 3.800 hektare dapat diselesaikan tepat waktu sehingga program cetak sawah bisa berlanjut pada tahun berikutnya. “Pemerintah Provinsi Papua juga menyiapkan pengembangan cetak sawah rakyat pada 2027,” ujarnya.

  Lunanka menyebut, berdasarkan kesepakatan Gubernur Papua dengan Menteri Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Papua memperoleh alokasi rencana pengembangan cetak sawah rakyat seluas 50.000 hektare. Saat ini, proses survei untuk menentukan lokasi telah berjalan.

Baca Juga :  Gelar Rakerda, Bahas Pengkaderan dan Pemberdayaan

  Sejumlah wilayah yang dipertimbangkan untuk pengembangan berikutnya meliputi Kabupaten Jayapura, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori, Mamberamo Raya, dan Kota Jayapura. Sementara itu, Keerom tidak lagi menjadi lokasi prioritas berikutnya karena sebelumnya telah mendapat pengembangan lahan dalam skala besar.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya