BPS Kota Jayapura Gelar Aksi Jemput Bola
JAYAPURA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura resmi memperpanjang masa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 hingga 15 Oktober 2026. Langkah tersebut diambil menyusul masih rendahnya progres capaian pendataan di lapangan, di mana ribuan warga, pelaku usaha, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura belum tercatat dalam pendataan nasional ini.
Kepada Cenderawasih Pos, Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto, S.ST., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi sejatinya telah dijadwalkan berakhir pada, 15 September 2026. Namun, pertimbangan belum optimalnya pemetaan lapangan memaksa BPS memperpanjang tenggat waktu guna memastikan seluruh cakupan wilayah dan elemen masyarakat terdata secara presisi.
“Sensus Ekonomi ini sebenarnya sudah berakhir pada 15 September. Namun karena progresnya masih rendah dan masih banyak warga serta pelaku-pelaku usaha kita yang belum terdata, maka BPS melakukan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 15 Oktober,” ujar Sugiyanto, Senin (12/10).
Khusus di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, tingkat partisipasi pendataan bagi para pegawai dinilai masih minim. Berdasarkan data BPS, dari total 4.766 ASN di Kota Jayapura, baru sebanyak 2.534 orang atau sekitar 53 persen yang telah rampung didata. Hal ini mengindikasikan terdapat 2.232 ASN yang belum melengkapi data sensus.
Kondisi serupa terjadi pada kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari alokasi sasaran sekitar 1.400 orang PPPK, baru sekitar 800-an pegawai atau 54 persen yang berhasil tercatat.
Melihat capaian tersebut, BPS Kota Jayapura mengambil langkah taktis melalui koordinasi intensif bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura. Atas fasilitasi dari Pemkot Jayapura, BPS menerapkan skema jemput bola langsung ke pusat perkantoran pemerintah kota selama tiga hari terhitung sejak Senin hingga Rabu.
“Kami menurunkan empat tim pendataan. Satu tim ditempatkan di aula lantai bawah, satu tim di lantai atas, dan dua tim lainnya bergerak secara mobile menyisir kantor dinas atau instansi teknis yang lokasinya terpisah dari kompleks utama Kantor Wali Kota Jayapura,” jelas Sugiyanto.
