Yang Terungkap Dari Dialog Publik Menyikapi Dinamika Kemanusiaan di Papua
Ketegangan akibat konflik bersenjata dan pergeseran ruang hidup masyarakat di Papua mendorong Majelis Muslim Papua (MMP) mengambil inisiatif menggelar Dialog Publik bertajuk “Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan dan Tantangan Perdamaian di Tanah Papua”.
Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura
Bertempat di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (17/9), Majelis Muslim Papua (MMP) mengumpulkan para pemimpin agama, tokoh adat, akademisi, aktivis kemanusiaan, jurnalis, hingga perwakilan pemuda dan perempuan untuk merumuskan langkah konkret dalam menghentikan kekerasan serta memulihkan hak-hak dasar warga sipil di Tanah Papua.
Pengurus Majelis Muslim Papua, La Mochtar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Papua adalah ruang hidup bersama yang dianugerahi kekayaan alam melimpah serta keragaman suku, bahasa, dan agama.
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil dan bermartabat. Lembaga keagamaan beserta para tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal nilai-nilai kemanusiaan serta menjaga kohesi sosial antarkelompok.
Namun, upaya merawat kedamaian tersebut menghadapi tantangan berat akibat konflik bersenjata yang belum usai, khususnya di kawasan Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dampak dari pertikaian ini tidak hanya dirasakan oleh para aktor bersenjata, tetapi juga merenggut rasa aman warga sipil, memicu pengungsian massal, hingga merusak jaringan pelayanan dasar seperti sekolah dan puskesmas.
Yang Terungkap Dari Dialog Publik Menyikapi Dinamika Kemanusiaan di Papua
Ketegangan akibat konflik bersenjata dan pergeseran ruang hidup masyarakat di Papua mendorong Majelis Muslim Papua (MMP) mengambil inisiatif menggelar Dialog Publik bertajuk “Menakar Peran dan Respons Umat Beragama terhadap Dinamika Kemanusiaan dan Tantangan Perdamaian di Tanah Papua”.
Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura
Bertempat di Hotel Horison Kotaraja, Kamis (17/9), Majelis Muslim Papua (MMP) mengumpulkan para pemimpin agama, tokoh adat, akademisi, aktivis kemanusiaan, jurnalis, hingga perwakilan pemuda dan perempuan untuk merumuskan langkah konkret dalam menghentikan kekerasan serta memulihkan hak-hak dasar warga sipil di Tanah Papua.
Pengurus Majelis Muslim Papua, La Mochtar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Papua adalah ruang hidup bersama yang dianugerahi kekayaan alam melimpah serta keragaman suku, bahasa, dan agama.
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil dan bermartabat. Lembaga keagamaan beserta para tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal nilai-nilai kemanusiaan serta menjaga kohesi sosial antarkelompok.
Namun, upaya merawat kedamaian tersebut menghadapi tantangan berat akibat konflik bersenjata yang belum usai, khususnya di kawasan Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dampak dari pertikaian ini tidak hanya dirasakan oleh para aktor bersenjata, tetapi juga merenggut rasa aman warga sipil, memicu pengungsian massal, hingga merusak jaringan pelayanan dasar seperti sekolah dan puskesmas.
