Sesi berikutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua, Pares Wenda, S.Sos., M.M., dari Jaringan Damai Papua yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Jayapura. Ia membawakan materi bertajuk Konflik Ruang Demokrasi dan Jalan Dialog Menuju Perdamaian Papua.
Dalam paparannya, ia menyoroti pentingnya membuka ruang iklim demokrasi yang sehat serta mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan setiap perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah.
“Perbedaan pandangan mengenai pembangunan, lingkungan, masyarakat adat, kebijakan pemerintah, otonomi khusus, HAM, maupun persoalan politik harus dikelola melalui dialog, bukan dipandang sebagai ancaman,” puji Pares saat menjelaskan substansi materinya.
Menurutnya, kritik, demonstrasi damai, advokasi masyarakat adat, dan penyampaian aspirasi politik perlu diberi ruang, sedangkan kekerasan dan ujaran yang mendorong kekerasan harus dicegah.
Sesi materi ditutup oleh Mgr. Yanuarius Teofilus Matopai You, Uskup Keuskupan Jayapura, dengan materi Melindungi Manusia Papua di Tengah Konflik dan Pembangunan.
Uskup menegaskan bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia Papua harus ditempatkan di atas segala prioritas, terutama di tengah arus investasi dan pembangunan ekonomi yang masif di wilayah Papua.
“Umat beragama dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk memastikan bahwa pembangunan yang hadir benar-benar menempatkan manusia Papua sebagai subjek utama, bukan sekadar objek,” pangkas Mgr. Yanuarius di akhir sesi pemaparan.
Menurutnya, Kehidupan manusia harus dilindungi, kekerasan harus segera dihentikan, dan hak-hak masyarakat adat atas tanah serta ruang hidupnya wajib dihormati demi terwujudnya kedamaian yang sejati. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
