JAYAPURA – Ketua KNPI Kota Jayapura, Bartolomeus Taniauw atau yang akrab disapa Barto, menyayangkan minimnya keterlibatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangkaian kegiatan Semarak HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Jayapura.
Barto menilai, ketidakhadiran ASN dalam sejumlah agenda tersebut patut menjadi perhatian serius, terlebih setelah Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, menyampaikan teguran secara terbuka melalui media.
Menurutnya, teguran Wali Kota yang telah disampaikan lebih dari satu kali menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kejadian sesaat, melainkan menyangkut kepatuhan sebagian ASN dan pimpinan OPD terhadap arahan pimpinan daerah.
“Ini satu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi statement Bapak Wali Kota terkait hal ini bukan hanya sekali, tetapi sudah dua kali disampaikan di media. Artinya, persoalan yang sama masih terjadi,” ujar Barto.
Ia menegaskan, sebagai bagian dari pemerintahan, ASN dan pimpinan OPD semestinya menjadi contoh dalam mendukung setiap agenda Pemerintah Kota Jayapura, terlebih kegiatan tersebut berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.
Barto juga mengingatkan bahwa persoalan kehadiran dalam kegiatan pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil. Menurutnya, tingkat kepatuhan ASN terhadap arahan pimpinan di ruang publik dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana mereka menjalankan instruksi, program, serta visi dan misi kepala daerah dalam pekerjaan sehari-hari.
“Jangan sampai apa yang terlihat di luar ini juga terjadi di dalam ruang kerja. Kalau arahan pimpinan dalam kegiatan saja tidak dijalankan dengan baik, tentu menjadi pertanyaan bagaimana dengan arahan-arahan terkait program dan visi misi Wali Kota,” tegasnya.
Ia berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh ASN dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura agar ke depan lebih disiplin dalam menjalankan setiap arahan pimpinan.
