Dr Beeri Wopari: Kinerja Dinas Kesehatan Tetap On Track
JAYAPURA – Rencana aksi demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Beeri I.S. Wopari, M.Kes., menuai tanda tanya besar, pada Selasa (2/5).
Hingga saat ini, latar belakang permasalahan maupun identitas kelompok massa yang menyebarkan selebaran digital (flyer) rencana aksi tersebut dinilai tidak jelas dan terkesan misterius.
Saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, dr. Beeri I.S. Wopari menduga adanya riak-riak penolakan ini bersumber dari pihak-pihak tertentu yang merasa kurang nyaman dengan gaya kepemimpinannya. Ia mengindikasikan gerakan tersebut sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
“Rencana aksi hari ini sebenarnya mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan di hati beberapa orang yang kurang senang dengan kepemimpinan saya. Jadi, mereka mungkin melakukan upaya-upaya untuk mengganggu kinerja Dinas Kesehatan yang di bawah kepemimpinan saya,” ujar dr. Beeri di Kotaraja, Abepura.
Meski diterpa isu demonstrasi, dr. Beeri memastikan bahwa seluruh jajaran pejabat eselon dan staf di Dinas Kesehatan tetap solid dan fokus menjalankan program kerja. Ia menegaskan roda birokrasi pemerintahan di sektor kesehatan berjalan normal tanpa ada kejanggalan.
“Puji Tuhan, selama ini tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, baik oleh Bapak Gubernur, Bapak Wagub, maupun Pak Sekda, kami di Dinas Kesehatan Provinsi laksanakan semua dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kami selalu on track, sesuai dengan rencana kerja,” tegasnya.
Terkait dengan poin tuntutan massa, dr. Beeri mengaku hanya mengetahui poin tunggal yaitu penurunan dirinya dari jabatan Plt Kadinkes. Namun, ia sendiri tidak mengetahui alasan logis atau latar belakang di balik tuntutan tersebut.
Ketidakjelasan identitas massa, apakah dari internal tenaga kesehatan atau kelompok luar membuat pihak dinas waspada. Sebagai langkah preventif, dr. Beeri yang ditunjuk sebagai Plt Kadinkes sejak 12 Januari 2026 lalu, langsung menjalankan fungsi koordinasi kedinasan dengan melaporkan situasi ini kepada pimpinan daerah.
