MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan mendorong untuk kolaborasi dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) di Papua Selatan.
‘’Untuk anak tidak sekolah ini, kita dorong melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, stakeholder dan para orang tua,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan Ignasius Babaga, seusai menutup workshop Pendataan Identifikasi Penanganan dan Pemetaan Anak Tidak Sekolah, di Hotel Halogen Merauke, Sabtu (8/5).
Ignasius Babaga menyebut, sebanyak 38.732 anak di Papua Selatan tidak sekolah. Ada yang tidak sekolah karena putus sekolah, ada yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi setelah lulus dari SD, kemudian luls SMP tidak lanjut ke SMA dan dari SMA ke perguruan tinggi. Tapia da juga yang sama sekali tidak mengeyam Pendidikan.
‘’Tapi dilihat dari factor geografis setiap daerah berbeda. Kemudian latar belakang ekonomi. Anak ikut orang tua masuk kedalam hutan sehingga sekolahnya tidak lanjut atau putus,’’ terangnya.
Dikatakan, dalam worshop tersebut, 4 kabupaten hadir semua. Masing-masing kabupaten harus kolaborasi dengan OPD-OPD terkait.
‘’Pendidikan urusannya apa, sosial urusannya apa, Kesehatan urusannya apa. Kita tidak boleh lupa dari tokoh-tokoh agama, masyarakat, kemudian pemuda. Semua ini kita harus kolaborasi. Kalau kita sudah kolaborasi, maka dipastikan pekerjaan akan menjadi ringan, sama-sama membantu pemerintah,’’ terangnya.
Dikatakan, dari data yang ada, jumlah terbesar Anak Tidak Sekolah tersebut berada di Kabupaten Asmat sebanyak 14.623 orang, kemudian Kabupaten Mappi sebanyak 12.445 orang. Selanutnya, Kabupaten Merauke sebanyak 7.511 orang dan Kabupaten Boven Digoel sebanyak 4.153 orang. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
