JAYAPURA–Anggota DPR Papua Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Jayapura, Frangklin E. Wahey, melihat kondisi fiskal Papua saat ini tengah menghadapi tantangan besar pasca pemekaran wilayah. Provinsi Papua sebagai provinsi induk telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 triliun. Penurunan ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap program-program strategis kepala daerah.
“Harus kritis dalam pengawasan. Tetapi di sisi lain, kita juga wajib mendukung program Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur yang bertujuan meningkatkan PAD,” ujarnya.
Frangklin menekankan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang sehat antara DPR dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar DPR tidak terjebak pada pola oposisi yang hanya menonjolkan kritik tanpa solusi.
“Prinsipnya sederhana. Kalau salah, kita katakan salah. Kalau benar, kita katakan benar. Jangan hanya memberi kritik, tetapi juga harus menghadirkan solusi konkret,” katanya.
JAYAPURA–Anggota DPR Papua Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Jayapura, Frangklin E. Wahey, melihat kondisi fiskal Papua saat ini tengah menghadapi tantangan besar pasca pemekaran wilayah. Provinsi Papua sebagai provinsi induk telah dimekarkan menjadi beberapa provinsi baru, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Pemekaran tersebut berdampak signifikan terhadap penurunan kapasitas fiskal daerah. Jika sebelumnya APBD Papua mampu mencapai sekitar Rp14 triliun, maka pada tahun 2026 ini nilainya turun drastis menjadi sekitar Rp2,3 triliun. Penurunan ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap program-program strategis kepala daerah.
“Harus kritis dalam pengawasan. Tetapi di sisi lain, kita juga wajib mendukung program Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur yang bertujuan meningkatkan PAD,” ujarnya.
Frangklin menekankan pentingnya membangun hubungan kemitraan yang sehat antara DPR dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar DPR tidak terjebak pada pola oposisi yang hanya menonjolkan kritik tanpa solusi.
“Prinsipnya sederhana. Kalau salah, kita katakan salah. Kalau benar, kita katakan benar. Jangan hanya memberi kritik, tetapi juga harus menghadirkan solusi konkret,” katanya.
