JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala OPD, asisten, kepala distrik hingga kepala kampung, tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tugas atau melakukan perjalanan ke luar daerah tanpa keterangan dan izin resmi.
Ia menekankan bahwa setiap pejabat memiliki prosedur yang jelas dalam menjalankan tugas, termasuk ketika melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
“Kepala kampung kalau mau keluar daerah harus seizin pimpinan, baik itu wali kota, wakil wali kota maupun sekda. Tidak bisa seenaknya keluar tanpa ada laporan,” tegasnya usai kegiatan di kawasan Pantai Holtekamp, Jumat (13/2)..
Menurut Abisai, selain persoalan izin, penggunaan anggaran perjalanan dinas juga harus jelas sumber dan peruntukannya. Ia mengingatkan bahwa tidak semua perangkat memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, sehingga setiap agenda ke luar daerah harus direncanakan dan dipertanggungjawabkan.
“Jangankan kepala kampung, kita kepala daerah juga tidak keluar daerah sembarangan. Harus lapor diri dan jelas apa agendanya,” ujarnya.
JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari kepala OPD, asisten, kepala distrik hingga kepala kampung, tidak diperbolehkan meninggalkan tempat tugas atau melakukan perjalanan ke luar daerah tanpa keterangan dan izin resmi.
Ia menekankan bahwa setiap pejabat memiliki prosedur yang jelas dalam menjalankan tugas, termasuk ketika melakukan perjalanan dinas ke luar daerah.
“Kepala kampung kalau mau keluar daerah harus seizin pimpinan, baik itu wali kota, wakil wali kota maupun sekda. Tidak bisa seenaknya keluar tanpa ada laporan,” tegasnya usai kegiatan di kawasan Pantai Holtekamp, Jumat (13/2)..
Menurut Abisai, selain persoalan izin, penggunaan anggaran perjalanan dinas juga harus jelas sumber dan peruntukannya. Ia mengingatkan bahwa tidak semua perangkat memiliki alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, sehingga setiap agenda ke luar daerah harus direncanakan dan dipertanggungjawabkan.
“Jangankan kepala kampung, kita kepala daerah juga tidak keluar daerah sembarangan. Harus lapor diri dan jelas apa agendanya,” ujarnya.
