Anggaran Turun Drastis, RSUD Jayapura “Dihantui” Masalah Klasik

JAYAPURA-Anggaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa kepemimpinan almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe, anggaran rumah sakit ini pernah mencapai Rp500 miliar. Namun pada tahun anggaran 2026, anggaran operasional RSUD Jayapura turun drastis menjadi Rp104 miliar.

Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.

“Dana ini digunakan untuk membiayai seluruh operasional rumah sakit, termasuk belanja pegawai, belanja operasional, serta belanja modal,” ujar Andreas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (23/1).

Ia menerangkan, dengan jumlah pegawai sekitar 1.300 orang yang terdiri dari ASN, tenaga honorer, petugas kebersihan (cleaning service), dan petugas keamanan, anggaran tersebut harus menanggung beban gaji dan tunjangan pegawai.

“Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti pengadaan obat-obatan, makanan pasien, bahan habis pakai medis, pembayaran listrik dan air, serta belanja modal berupa pengadaan alat kesehatan, termasuk mesin anestesi dan peralatan penunjang lainnya,” jelasnya.

JAYAPURA-Anggaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa kepemimpinan almarhum Gubernur Papua Lukas Enembe, anggaran rumah sakit ini pernah mencapai Rp500 miliar. Namun pada tahun anggaran 2026, anggaran operasional RSUD Jayapura turun drastis menjadi Rp104 miliar.

Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp24 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp80 miliar.

“Dana ini digunakan untuk membiayai seluruh operasional rumah sakit, termasuk belanja pegawai, belanja operasional, serta belanja modal,” ujar Andreas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (23/1).

Ia menerangkan, dengan jumlah pegawai sekitar 1.300 orang yang terdiri dari ASN, tenaga honorer, petugas kebersihan (cleaning service), dan petugas keamanan, anggaran tersebut harus menanggung beban gaji dan tunjangan pegawai.

“Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti pengadaan obat-obatan, makanan pasien, bahan habis pakai medis, pembayaran listrik dan air, serta belanja modal berupa pengadaan alat kesehatan, termasuk mesin anestesi dan peralatan penunjang lainnya,” jelasnya.