MERAUKE– Aksi protes yang disertai dengan pemalangan dilakukan oleh pemilik hak ulayat atas Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke telah terjadi beberapa kali belakangan ini. Dari aksi ini menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Merauke Samuel Markus Mugujai, SH, pemalangan terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat khususnya warga yang terdampak dari PSN itu sebelum program tersebut dilaksanakan.
‘’Kalau kami dari dewan melihat bahwa aksi pemalangan itu terjadi karena pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat kususnya yang akan terdampak program itu. Seharusnya sebelum program itu dilaksanakan, pemerintah khususnya pusat yang memiliki program itu turun terlebih dahulu kepada masyarakat pemilik hak ulayat untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tujuan dari program itu,’’ kata Samuel Markus Mugujai disela-sela menyaksikan peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan dan DPRP Papua Selatan di Salor, Distrik Kurik, Merauke, Senin (5/1).
Dikatakan, hal yang paling baik adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika akan membuka lahan, sehingga pada saat dibongkar tidak dihalangi atau mendapatkan perlawanan pemilik adat setempat. ‘’Itu yang paling utama.
Saya sendiri sebagai Ketua DPRK Merauke, anak Marind, asli dari Kabupaten Merauke melihat seperti itu. Tidak ada persoalan lain. Hanya koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah setempat. Cuma wewenang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat disini itu siapa sebenarnya, karena itu program yang ditangani langsung dari pusat,’’ katanya.
MERAUKE– Aksi protes yang disertai dengan pemalangan dilakukan oleh pemilik hak ulayat atas Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke telah terjadi beberapa kali belakangan ini. Dari aksi ini menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Merauke Samuel Markus Mugujai, SH, pemalangan terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat khususnya warga yang terdampak dari PSN itu sebelum program tersebut dilaksanakan.
‘’Kalau kami dari dewan melihat bahwa aksi pemalangan itu terjadi karena pemerintah kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat kususnya yang akan terdampak program itu. Seharusnya sebelum program itu dilaksanakan, pemerintah khususnya pusat yang memiliki program itu turun terlebih dahulu kepada masyarakat pemilik hak ulayat untuk memberikan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami tujuan dari program itu,’’ kata Samuel Markus Mugujai disela-sela menyaksikan peresmian Kantor Gubernur Papua Selatan dan DPRP Papua Selatan di Salor, Distrik Kurik, Merauke, Senin (5/1).
Dikatakan, hal yang paling baik adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika akan membuka lahan, sehingga pada saat dibongkar tidak dihalangi atau mendapatkan perlawanan pemilik adat setempat. ‘’Itu yang paling utama.
Saya sendiri sebagai Ketua DPRK Merauke, anak Marind, asli dari Kabupaten Merauke melihat seperti itu. Tidak ada persoalan lain. Hanya koordinasi antara pemerintah dengan pemerintah setempat. Cuma wewenang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat disini itu siapa sebenarnya, karena itu program yang ditangani langsung dari pusat,’’ katanya.
