Saturday, October 25, 2025
27.2 C
Jayapura

Pemprov Dorong Implementasi MoU Lintas Batas Darat

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, akan mendorong implementasi Memorandum of Understanding (MoU) lintas batas darat antara Indonesia-Papua Nugini atau Jayapura-Vanimo (PP), pada saat pertemuan yang akan digelar di Wewak, Provinsi East Sepik, PNG.

Pertemuannya akan dilakukan pada 4 – 5 November Tahun 2025. Dimana akan dihadiri pemerintah PNG, Indonesia dalam hal ini Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Wilayah yang berbatasan langsung dengan PNG.

“Dalam pertemuan tersebut, yang paling utama adalah kita mendorong untuk segera diimplementasikan MoU lintas batas darat antara Indonesia-Papua Nugini, atau Jayapura-Vanimo (PP),” terang Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai, Rabu (22/10).

Untuk memantapkan pertemuan yang akan digelar di Wewak, PNG. Selasa (21/10), Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua, menggelar rapat koordinasi persiapan BLOM RI-PNG Tahun 2025.

Baca Juga :  PDAM Perkenalkan Aplikasi GIS dan SiPintar

“Rapat tersebut untuk memantapkan agenda, dan kami sudah siap,” kata Suzana.
Adapun agenda yang akan dibahas nantinya terkait administrasi dan infrastruktur antara kedua wilayah. Untuk administrasi, yang perlu dilihat adalah tentang pelintas yang sebagian masih ada yang ilegal.

Kemudian untuk infrastruktur, Provinsi Papua sendiri sudah memiliki pos-pos lintas batas, didorong agar PNG juga memilikinya. “Kita akan dorong bagaimana meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua negara ini,” ujarnya.

Namun yang paling penting, kata Suzana, yang didorong dalam pertemuan tersebut terkait dengan apa yang sudah dituangkan dalam MoU, agar kendaraan lintas batas negara bisa masuk. “Dalam pertemuan itu, yang paling utama adalah kita mendorong untuk segera diimplementasikan MoU-nya,” tegasnya.

Baca Juga :  Valentinus Sudarjanto Sumito Jadi Sekda Papua Tengah

Ia pun mengatakan bahwa tarif untuk lintas batas darat Jayapura-Vanimo (PP) sudah ada, dan itu ada pada ranahnya Dinas Perhubungan. “Untuk tarifnya sudah ada, tinggal kapan kita turun.

Menurut Suzana, Angkutan Lintas Batas Negara Vanimo-Jayapura (PP) merupakan suatu kerinduan bagi masyarakat setempat. Sebab, ini akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. “Ini juga akan berdampak bagi pertumbuhan perekonomian kedua negara, terutama di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, akan mendorong implementasi Memorandum of Understanding (MoU) lintas batas darat antara Indonesia-Papua Nugini atau Jayapura-Vanimo (PP), pada saat pertemuan yang akan digelar di Wewak, Provinsi East Sepik, PNG.

Pertemuannya akan dilakukan pada 4 – 5 November Tahun 2025. Dimana akan dihadiri pemerintah PNG, Indonesia dalam hal ini Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Wilayah yang berbatasan langsung dengan PNG.

“Dalam pertemuan tersebut, yang paling utama adalah kita mendorong untuk segera diimplementasikan MoU lintas batas darat antara Indonesia-Papua Nugini, atau Jayapura-Vanimo (PP),” terang Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai, Rabu (22/10).

Untuk memantapkan pertemuan yang akan digelar di Wewak, PNG. Selasa (21/10), Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua, menggelar rapat koordinasi persiapan BLOM RI-PNG Tahun 2025.

Baca Juga :  Tatap Muka Bersama Pelaku Usaha, Pemkot Dorong Peningkatan PAD

“Rapat tersebut untuk memantapkan agenda, dan kami sudah siap,” kata Suzana.
Adapun agenda yang akan dibahas nantinya terkait administrasi dan infrastruktur antara kedua wilayah. Untuk administrasi, yang perlu dilihat adalah tentang pelintas yang sebagian masih ada yang ilegal.

Kemudian untuk infrastruktur, Provinsi Papua sendiri sudah memiliki pos-pos lintas batas, didorong agar PNG juga memilikinya. “Kita akan dorong bagaimana meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua negara ini,” ujarnya.

Namun yang paling penting, kata Suzana, yang didorong dalam pertemuan tersebut terkait dengan apa yang sudah dituangkan dalam MoU, agar kendaraan lintas batas negara bisa masuk. “Dalam pertemuan itu, yang paling utama adalah kita mendorong untuk segera diimplementasikan MoU-nya,” tegasnya.

Baca Juga :  Valentinus Sudarjanto Sumito Jadi Sekda Papua Tengah

Ia pun mengatakan bahwa tarif untuk lintas batas darat Jayapura-Vanimo (PP) sudah ada, dan itu ada pada ranahnya Dinas Perhubungan. “Untuk tarifnya sudah ada, tinggal kapan kita turun.

Menurut Suzana, Angkutan Lintas Batas Negara Vanimo-Jayapura (PP) merupakan suatu kerinduan bagi masyarakat setempat. Sebab, ini akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. “Ini juga akan berdampak bagi pertumbuhan perekonomian kedua negara, terutama di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/