JAYAPURA – Keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua nampaknya belum sepenuhnya bisa diterima. Forum Peduli Demokrasi Papua (FDM) pada Kamis (18/9) menggelar demo di Kantor Gubernur Papua.
Isu yang dibawa masih sama yakni menganggap pelaksanaan PSU lalu diwarnai berbagai kecurangan. Menariknya, pendemo menganggap bahwa kondisi PSU yang tak sesuai harapan mereka tak lepas dari dugaan keterlibatan Pj Gubernur. Demo yang diikuti sekitar 100-an orang itu membawa spanduk bertuliskan beragam tulisan.
Mereka membentangnya di depan pintu masuk kantor gubernur. Tulisannya adalah “Mahkamah Konstitusi harus membuka tabir kecurangan Pilkada PSU” ada juga tulisan “Tolak gubernur tipex manipulasi suara” juga tulisan “Kami perempuan Tabi-Saireri menolak hasil PSU Pilkada Papua yang syarat kecurangan dan manipulasi suara rakyat”
Koordinator demo, Panji mengatakan demo yang digelar untuk bertemu dengan Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni. Sebab mereka menganggap gubernur bagian dari biang kerok penyelenggaraan PSU di Papua.
JAYAPURA – Keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua nampaknya belum sepenuhnya bisa diterima. Forum Peduli Demokrasi Papua (FDM) pada Kamis (18/9) menggelar demo di Kantor Gubernur Papua.
Isu yang dibawa masih sama yakni menganggap pelaksanaan PSU lalu diwarnai berbagai kecurangan. Menariknya, pendemo menganggap bahwa kondisi PSU yang tak sesuai harapan mereka tak lepas dari dugaan keterlibatan Pj Gubernur. Demo yang diikuti sekitar 100-an orang itu membawa spanduk bertuliskan beragam tulisan.
Mereka membentangnya di depan pintu masuk kantor gubernur. Tulisannya adalah “Mahkamah Konstitusi harus membuka tabir kecurangan Pilkada PSU” ada juga tulisan “Tolak gubernur tipex manipulasi suara” juga tulisan “Kami perempuan Tabi-Saireri menolak hasil PSU Pilkada Papua yang syarat kecurangan dan manipulasi suara rakyat”
Koordinator demo, Panji mengatakan demo yang digelar untuk bertemu dengan Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni. Sebab mereka menganggap gubernur bagian dari biang kerok penyelenggaraan PSU di Papua.
