SARMI-Kabupaten (Pemkab) Sarmi bersama masyarakat adat pemilik hak ulayat di sekitar wilayah Pelabuhan Laut Sarmi menggelar pertemuan beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut bertujuan membahas dan menyepakati rencana penambahan fasilitas bangunan di area pelabuhan.
Dalam keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sarmi, Ardin, S.IP, Senin (28/7), bahwa pembangunan fasilitas baru ini mencakup kantor dan rumah dinas yang sebelumnya tidak difungsikan akibat persoalan hak ulayat tanah adat.
“Jadi ini terkait pembangunan kantor dan rumah dinas yang harus diaktifkan kembali karena sebelumnya tidak aktif akibat kendala hak ulayat,” jelas Ardin, Senin (28/7).
Ia mengatakan bahwa Pemkab bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmi telah mencapai kesepakatan dengan masyarakat adat untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan. Namun demikian, masyarakat adat mengajukan sejumlah permintaan sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak dan kepentingan mereka.
“Masyarakat adat meminta agar SDM anak-anak asli diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan jika pelabuhan ini dikembangkan. Mereka ingin anak-anak negeri diprioritaskan sebagai tenaga kerja dan diberikan kesempatan pendidikan,” ungkapnya.
SARMI-Kabupaten (Pemkab) Sarmi bersama masyarakat adat pemilik hak ulayat di sekitar wilayah Pelabuhan Laut Sarmi menggelar pertemuan beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut bertujuan membahas dan menyepakati rencana penambahan fasilitas bangunan di area pelabuhan.
Dalam keterangan yang disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sarmi, Ardin, S.IP, Senin (28/7), bahwa pembangunan fasilitas baru ini mencakup kantor dan rumah dinas yang sebelumnya tidak difungsikan akibat persoalan hak ulayat tanah adat.
“Jadi ini terkait pembangunan kantor dan rumah dinas yang harus diaktifkan kembali karena sebelumnya tidak aktif akibat kendala hak ulayat,” jelas Ardin, Senin (28/7).
Ia mengatakan bahwa Pemkab bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmi telah mencapai kesepakatan dengan masyarakat adat untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan. Namun demikian, masyarakat adat mengajukan sejumlah permintaan sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak dan kepentingan mereka.
“Masyarakat adat meminta agar SDM anak-anak asli diperhatikan oleh Kementerian Perhubungan jika pelabuhan ini dikembangkan. Mereka ingin anak-anak negeri diprioritaskan sebagai tenaga kerja dan diberikan kesempatan pendidikan,” ungkapnya.
