Saturday, July 26, 2025
26.5 C
Jayapura

KPU Biak Numfor Berharap Dukungan Pemerintah

Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih di PSU

BIAK – Menyongsong Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Ketua KPU Biak Numfor, Joey Lawalata, dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan penurunan tingkat partisipasi pemilih jika tidak ada dukungan yang optimal.

“Kami membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat agar partisipasi warga dalam PSU ini dapat meningkat. Kami sangat berharap PSU bisa dilihat sebagai peluang bagi semua pihak untuk membuktikan bahwa proses politik ini bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” ujar Joey Lawalata, Ketua KPU Biak Numfor, dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah pada Senin (21/7).,” ujar Joey Lawalata.

Baca Juga :  Pleno Rekapitulasi  Suara KPU Masih 10 Persen

Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih di PSU

BIAK – Menyongsong Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang akan digelar pada 6 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

Ketua KPU Biak Numfor, Joey Lawalata, dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan penurunan tingkat partisipasi pemilih jika tidak ada dukungan yang optimal.

“Kami membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat agar partisipasi warga dalam PSU ini dapat meningkat. Kami sangat berharap PSU bisa dilihat sebagai peluang bagi semua pihak untuk membuktikan bahwa proses politik ini bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah,” ujar Joey Lawalata, Ketua KPU Biak Numfor, dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah pada Senin (21/7).,” ujar Joey Lawalata.

Baca Juga :  KKP Justru Lebih Berbahaya Ketimbang KKB

Berita Terbaru

Artikel Lainnya