SENTANI – Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2025, sebanyak 1.310 usulan yang diterima sekitar 414 usulan masyarakat, 52 usulan reses, dan Otsus 13 program dan 64 kegiatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota menjelaskan, Musrembang buka sekedar menerima usulan dan sekedar menampung semua soal.
Tetapi musrembang adalah bagian dari pembahasan dan penjemputan terhadap berkas pembangunan yang harus dikerjakan selama satu tahun.”Dari 1.310 usulan, kita juga punya kemampuan fiskal,yang harus dipertimbangkan, dengan APBD kita saat ini, tidak cukup untuk menerima semua usulan yang masuk,”katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (19/3) kemarin.
Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. “Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada,” terangnya.
“Makanya dari 1.310 usulan ini yang kita terima dari usulan masyarakat sebanyak 414 dan dari reses oleh DPR sebanyak 52 usulan, sementara Otsus yaitu 13 program dan 64 kegiatan,Dimana 64 kegiatan ini akan kita bagi lagi kepada sub-sub kegiatan.” jelasnya.
Menurutnya, tahapan Ini belum selesai, masih ada tahapan-tahapan perbaikan, serta tahapan penyusunan RKPD selanjutnya.
SENTANI – Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan tahun 2025, sebanyak 1.310 usulan yang diterima sekitar 414 usulan masyarakat, 52 usulan reses, dan Otsus 13 program dan 64 kegiatan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota menjelaskan, Musrembang buka sekedar menerima usulan dan sekedar menampung semua soal.
Tetapi musrembang adalah bagian dari pembahasan dan penjemputan terhadap berkas pembangunan yang harus dikerjakan selama satu tahun.”Dari 1.310 usulan, kita juga punya kemampuan fiskal,yang harus dipertimbangkan, dengan APBD kita saat ini, tidak cukup untuk menerima semua usulan yang masuk,”katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (19/3) kemarin.
Diakuinya, Jika APBD Kabupaten Jayapura seperti DKI Jakarta, tidak masalah untuk menampung semua usulan. “Karena APBD kita saja seperti ini yang mana 95 persen bersumber dari transferan pusat sudah jelas tidak dapat mengcover semua usulan yang ada,” terangnya.
“Makanya dari 1.310 usulan ini yang kita terima dari usulan masyarakat sebanyak 414 dan dari reses oleh DPR sebanyak 52 usulan, sementara Otsus yaitu 13 program dan 64 kegiatan,Dimana 64 kegiatan ini akan kita bagi lagi kepada sub-sub kegiatan.” jelasnya.
Menurutnya, tahapan Ini belum selesai, masih ada tahapan-tahapan perbaikan, serta tahapan penyusunan RKPD selanjutnya.
